Kompas.com - 24/01/2017, 15:34 WIB
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie. KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADOKetua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tegas mendukung ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) menjadi 0 persen. Poin ini menjadi salah satu hal yang dibahas pada Rancangan Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) yang pembahasannya tengah bergulir di DPR.

Jika ambang batas 0 persen, maka semua partai peserta pemilu dapat mengajukan calon presiden.

Dua alasan melatarbelakangi PSI mendukung pilpres tanpa ambang batas itu. Pertama, berkaitan dengan jumlah calon presiden yang tersedia untuk publik.

"Jika tidak ada ambang batas, maka pintu kompetisi dibuka lebar dan partai-partai akab memberikan atau mengajukan calon terbaiknya untuk bisa memenabgi pertsrungan Pilpres 2019," ujar Ketua Umum PSI Grace Natalie dalam Program Satu Meja di Kompas TV, Senin (23/1/2017) malam.

"Masyarakat akan untung, karena kita akan memilih yang terbaik dari yang terbaik," sambungnya.

Secara logika, kata dia, kompetisi yang terbangun akan lebih berkualitas karena calon yang dimajukan adalah yang terbaik.

(Baca: DPR Belum Satu Suara soal Ambang Batas Pencapresan)

Alasan kedua, jika presidential threshold diterapkan, berapapun persentasenya, PSI menilai pemilu legislatif dan pemilu presiden akan cenderung transaksional. Sebab, pileg dan pilpres dilaksanakan secara serentak.

Penggunaan hasil pemilu legislatif 2014 lalu pun dinilai tak logis karena dinamika perpolitikan sudah jauh berbeda.

"Ada jeda 5 tahun, dinamika terjadi. Bisa saja partai yang perolehan suaranya besar di 2014 pada 2019 nanti turun, sebaliknya bisa saja yang perolehan suaranya kecil di 2014 di 2019 nanti naik," ucapnya.

Adapun usulan pemerintah dalam draf RUU Pemilu, presiden dan wakil presiden dicalonkan parpol atau gabungan parpol yang minimal memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menag: Pemerintah Menyubsidi Jemaah Agar Biaya Haji Lebih Ringan

Menag: Pemerintah Menyubsidi Jemaah Agar Biaya Haji Lebih Ringan

Nasional
Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

Nasional
Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

Nasional
Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Nasional
PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

Nasional
Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Nasional
Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Nasional
Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

Bentuk Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar Kekeh Usung Airlangga Capres 2024

Nasional
Lengkapi Pemberkasan Kasus Binomo, Polisi Bawa Ferrari Indra Kenz ke Jakarta

Lengkapi Pemberkasan Kasus Binomo, Polisi Bawa Ferrari Indra Kenz ke Jakarta

Nasional
Syarat Haji 2022, Sudah 2 Kali Vaksin Covid-19, Usia di Bawah 65 Tahun

Syarat Haji 2022, Sudah 2 Kali Vaksin Covid-19, Usia di Bawah 65 Tahun

Nasional
Setiap Jemaah Haji Membayar Rp 39,9 Juta untuk Berangkat

Setiap Jemaah Haji Membayar Rp 39,9 Juta untuk Berangkat

Nasional
Menag: Tidak Benar Dana Haji Digunakan untuk Bangun IKN

Menag: Tidak Benar Dana Haji Digunakan untuk Bangun IKN

Nasional
Mengenal DKPP, dari Sejarah hingga Tugas dan Kewajibannya

Mengenal DKPP, dari Sejarah hingga Tugas dan Kewajibannya

Nasional
Gerindra Tanggapi soal Kemungkinan Koalisi dengan PDI-P: Nanti Kita Lihat Perkembangan

Gerindra Tanggapi soal Kemungkinan Koalisi dengan PDI-P: Nanti Kita Lihat Perkembangan

Nasional
Menag: Pemerintah Sudah Siap Layani Jemaah Haji 2022

Menag: Pemerintah Sudah Siap Layani Jemaah Haji 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.