Anggota Komisi III Minta Menkumham Ajak Jokowi Tinjau Lapas

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III Junimart Girsang meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly juga mengajak Presiden Joko Widodo untuk meninjau kondisi lembaga pemasyarakatan.

Menurut dia, Presiden harus melihat langsung kondisi lapas yang sangat menyedihkan.

Hal itu diungkapkan Junimart dalam rapat kerja Komisi III dengan Kemenkumham, Kamis (19/1/2017).

"Pak Menteri tolong arahkan Pak Presiden agar berkunjung ke rutan-rutan, agar berkunjung ke lapas-lapas biar Bapak Presiden tahu, begini lho situasinya," ujar Junimart, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Junimart memaparkan, dari hasil kunjungan kerjanya ke beberapa rutan dan lapas, hampir semua kepala rutan dan lapas mengalami stres karena banyaknya permasalahan yang dihadapi.

Rasio petugas rutan dan lapas juga tak seimbang dengan jumlah narapidana.

"Mereka berdoa 5 menit sekali. 'Kami tinggal menunggu, Insya Allah tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Ada 4.200 tahanan di sini, kalau mereka marah kami habis'" ujar Junimart menirukan salah satu keluhan kepala rutan yang dijumpainya.

Selain permasalahan jumlah petugas rutan dan lapas, fasilitas juga dinilai sangat tidak manusiawi.

Politisi PDI Perjuangan itu mengaku sempat berbincang dengan seorang narapidana wanita yang terpaksa harus tidur berdiri dan bergantian dengan rekannya karena kondisi sel yang terbatas.

"Menyedihkan sekali. Semua keluhan tidak ada apresiasi di sana. Sebetulnya ada hal-hal yang Pak Menteri harus segera sikapi," kata dia.

Terkait hal tersebut, Yasonna juga menyampaikan minimnya anggaran Kemenkumham untuk memperbaiki situasi di rutan dan lapas saat ini.

Ia menyebut, pertambahan angka narapidana "mengerikan".

Selama ia menjabat sebagai Menkumham, ada penambahan narapidana hampir 40.000 orang.

Sejumlah rutan dan lapas mengalami over kapasitas.

Kemenkumham butuh anggaran yang besar jika ingin menambah jumlah rutan dan lapas.

Untuk membangun satu lapas dengan kapasitas 1.000 orang saja, kata Yasonna, dibutuhkan biaya Rp 100 miliar.

Jika ditambah dengan fasilitas dan penambahan pegawai bisa menghabiskan anggaran hingga Rp 200 miliar. 

Sementara, lapas kapasitas 5.000 bisa mencapai Rp 1 triliun. Anggaran tersebut belum ditambah biaya makan narapidana.

"Kami nombok di beberapa tempat, makan nombok terus. Karena kecepatan pertambahan napi dengan kemampuan anggaran kita (tidak sebanding). Sehingga pernah Komisi III harus bayar nombok sampai jumlah yang sangat besar. Itu pun dengan menu Rp 15 ribu. Ini kan sangat tidak manusiawi," kata Yasonna.

Sejumlah upaya dilakukan pemerintah untuk meminimalisasi permasalahan over kapasitas lapas yang terus berulang setiap tahunnya.

Upaya itu, misalnya, dengan membangun lapas menggunakan tambahan anggaran yang ada, hingga memperketat rumusan "penghukuman" di rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk meminimalisasi jumlah narapidana baru.

"Paradigma kita tentang penghukuman harus betul-betul dengan konsep restorative justice. Yang kecil-kecil jangan, lah. Tipiring sudah lah kerja sosial saja," kata Yasonna.