Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Denny Indrayana
Guru Besar Hukum Tata Negara

Advokat Utama INTEGRITY Law Firm; Guru Besar Hukum Tata Negara; Associate Director CILIS, Melbourne University Law School

Politik Berkuda, Hukum Keseimbangan, dan Peran Presiden Jokowi

Kompas.com - 19/01/2017, 17:31 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
Editor Wisnubrata

Kalau Catatan Kamisan saya berbicara tentang kuda, apa yang Anda pikirkan?

Saya duga, jika anda adalah pendukung Presiden Jokowi, maka terbayang pengorbanan beliau saat melakukan politik berkuda di Hambalang, duduk di pelana mirip tokoh kartun “Lucky Luke”, apalagi dengan topi koboi dan tingkat kekurusan yang hampir sama.

Jika anda bukan pendukung mantan Presiden SBY, maka akan terbayang beberapa meme soal “lebaran kuda,” salah satu bagian pidato beliau ketika menanggapi berkudanya Jokowi dengan Prabowo.

Entah apa pula yang anda bayangkan terkait mantan capres Prabowo, yang berfoto gagah di samping Jokowi, di atas kudanya yang berharga selangit.

Catatan kamisan saya tidak menyoal ketiga tokoh presidensial tersebut. Berkuda yang saya tulis lebih sebagai perumpamaan bagaimana hukum harus seimbang memadukan antara kebebasan dan pembatasan.

Dalam berkuda, kita harus bisa memadukan kemampuan mencambuk agar kuda berlari kencang, dan menarik tali kekang agar kuda berhenti. Terus mencambuk, akan menyebabkan kuda bebas berlari tanpa henti. Terlalu menarik tali kekang, akan menyebabkan kuda terus berhenti, dan tidak akan pernah berlari.

Hukum, adalah juga soal menjaga keseimbangan, soal meramu keadilan. Karena itu lambangnya adalah timbangan. Untuk menjaga keseimbangan itulah maka hukum mengatur, menjadi regulasi.

Negeri deflasi regulasi menjadi anarki. Negeri inflasi regulasi menjadi tirani.

Negara yang deflasi aturan adalah negeri yang nyaris membiarkan segalanya leluasa tanpa hukum. Semua serba bebas. Sekali merdeka, merdeka sekali. Maka yang terjadi adalah kebebasan tanpa pembatasan.

Negara yang inflasi aturan adalan negeri yang nyaris membiarkan segalanya direkaya dengan hukum. Semua serba terbatas. Maka yang terjadi adalah pembatasan tanpa kebebasan.

Hukum yang benar harus mempunyai ramuan yang seimbang antara kebebasan dan pembatasan. Negeri yang tidak semua dibebaskan, tetapi tidak pula semua dibatasi. Negeri yang seimbang, kebebasan dengan batas-batas yang proporsional. Negeri yang mempunyai konstitusi yang demokratis.

Negara yang konstitusional demokratis adalah ibarat cara orang berkuda. Baik orang yang menunggangi atau kuda yang ditunggangi mempunyai aturan main yang harus dipatuhi.

Jangan berkuda sendirian, tanpa pelatih, apalagi jika tidak berpengalaman. Jangan pula pernah sembarangan menaiki kuda liar, yang belum dilatih untuk ditunggangi.

Aturan Berkuda

Minggu lalu, saya mengajak kedua anak saya (Varis dan Varras) berkuda di Great Ocean Road, salah satu daerah wisata sekitar tiga jam berkendaraan dari Melbourne.

Sebelum menaiki kuda, kami menandatangani formulir soal jaminan keselamatan. Masing-masing kami diwajibkan memakai helm dan sepatu berkuda.

Saya yang kepala keluarga di antara rombongan diberikan kuda yang sudah dilatih berjalan paling belakang, di antaranya adalah kedua anak saya, sedang yang terdepan adalah kuda dan pelatihnya.

Aturan main dasar diajarkan. Setiap kuda ada tali kendali dan pelana. Tali kendali ditarik bila ingin kuda berhenti. Tali kendali dikendorkan ditambahkan hentakan kaki, jika kuda diperintahkan berjalan.

Jika di jalan tanjakan, badan dimiringkan ke belakang. Jika di jalan turunan, badan dicondongkan ke depan.

Singkatnya, aturan main berkuda juga penuh dengan keseimbangan. Sebagaimana hukum yang mengharmoniskan antara kebebasan dan pembatasan.

Helm harus cocok dengan ukuran kepala sang penunggang. Tidak boleh terlalu sempit sehingga sakit. Tetapi tidak pula terlalu besar, sehingga longgar.

Pada saat pertama kali naik, sang pelatih mengatur tali pijakan kaki agar nyaman dan sesuai dengan panjang kaki penunggang, tidak boleh terlalu pendek, tidak juga terlalu panjang.

Tali kendali tidak boleh ditarik terlalu keras, karena akan menyakiti mulut kuda dan bisa membuatnya marah. Juga, tali kendali ditarik sesuai arah yang ingin dilalui. Jika ingin belok kiri, ditarik ke kiri, dan sebaliknya. Semua ada aturan main yang proporsional.

Hukum Keseimbangan

Rumusnya adalah hukum keseimbangan. Hukum yang berkeadilan. Hukum tidak boleh terlalu membiarkan kebebasan, karena akan melahirkan kekerasan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ulang Tahun Tagana, Risma: Saya Saksi Relawan Bertugas Tanpa Pamrih...

Ulang Tahun Tagana, Risma: Saya Saksi Relawan Bertugas Tanpa Pamrih...

Nasional
176 Pasangan Lansia di Aceh Utara Difasilitasi Isbat Nikah, Risma: Permudah Pemberian Bantuan

176 Pasangan Lansia di Aceh Utara Difasilitasi Isbat Nikah, Risma: Permudah Pemberian Bantuan

Nasional
Mengaku Khilaf Terima Uang Rp 40 Miliar, Achsanul Qosasi Ingin Dimaafkan karena Merasa Berjasa

Mengaku Khilaf Terima Uang Rp 40 Miliar, Achsanul Qosasi Ingin Dimaafkan karena Merasa Berjasa

Nasional
Kemensos: Banyak Lansia di Aceh Utara Masih Takut Operasi Katarak

Kemensos: Banyak Lansia di Aceh Utara Masih Takut Operasi Katarak

Nasional
Sampaikan Nota Pembelaan, Achsanul Qosasi Pamer Dapat Penghargaan Bintang Jasa Utama

Sampaikan Nota Pembelaan, Achsanul Qosasi Pamer Dapat Penghargaan Bintang Jasa Utama

Nasional
Bacakan Pledoi, Achsanul Qosasi Klaim Berperan Kembalikan Hotel Sultan dan TMII ke Negara

Bacakan Pledoi, Achsanul Qosasi Klaim Berperan Kembalikan Hotel Sultan dan TMII ke Negara

Nasional
Ketua KPK Perintahkan Segera Nyatakan Banding Putusan Sela Kasus Gazalba

Ketua KPK Perintahkan Segera Nyatakan Banding Putusan Sela Kasus Gazalba

Nasional
Nasdem Siapkan Sejumlah Nama untuk Pilkada Jabar, Ada Muhammad Farhan dan Saan Mustopa

Nasdem Siapkan Sejumlah Nama untuk Pilkada Jabar, Ada Muhammad Farhan dan Saan Mustopa

Nasional
Kemensos Bantu 392 Lansia Operasi Katarak Gratis di Aceh Utara

Kemensos Bantu 392 Lansia Operasi Katarak Gratis di Aceh Utara

Nasional
Anggota DPR Sebut Tak Ada soal Dwifungsi TNI dalam RUU TNI

Anggota DPR Sebut Tak Ada soal Dwifungsi TNI dalam RUU TNI

Nasional
Buka Sekolah Pemimpin Perubahan, Cak Imin Harap PKB Tetap Kontrol Kinerja Eksekutif-Legislatif

Buka Sekolah Pemimpin Perubahan, Cak Imin Harap PKB Tetap Kontrol Kinerja Eksekutif-Legislatif

Nasional
KPK Cegah 2 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Kasus di PGN

KPK Cegah 2 Orang Bepergian ke Luar Negeri Terkait Kasus di PGN

Nasional
DKPP Lantik 21 Tim Pemeriksa Daerah PAW dari 10 Provinsi

DKPP Lantik 21 Tim Pemeriksa Daerah PAW dari 10 Provinsi

Nasional
Ahmad Sahroni dan Pedangdut Nayunda Nabila Jadi Saksi di Sidang SYL Besok

Ahmad Sahroni dan Pedangdut Nayunda Nabila Jadi Saksi di Sidang SYL Besok

Nasional
Pertamina Bersama Komisi VII DPR Dukung Peningkatan Lifting Migas Nasional

Pertamina Bersama Komisi VII DPR Dukung Peningkatan Lifting Migas Nasional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com