Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu: Indonesia Beri Saran Konstruktif ke OKI soal Rohingya

Kompas.com - 19/01/2017, 16:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan, Indonesia memberikan saran konstruktif kepada anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam menyelesaikan konflik minoritas Muslim Rohingnya di Myanmar.

Hal itu dikatakan Retno sebelum Sidang Istimewa Dewan Menteri Luar Negeri OKI Tentang Situasi Komunitas Muslim Rohingnya di Kuala Lumpur, Kamis (19/1/2017).

"Bagaimana membangun toleransi dan harmoni karena di Rakhine State ada satu konflik yang sifatnya horizontal. 'Trust' antara komunitas Muslim dan Buddha juga harus dibangun oleh karena itu Indonesia akan menyampaikan saran konstruktif kepada OKI," ujar Retno.

Ia menegaskan, pendekatan konstruktif ini sudah dilakukan Indonesia, dengan memberikan bantuan untuk komunitas Rohingya.

"Saya dari Kuala Lumpur akan terbang ke Yangoon untuk mengadakan pertemuan kemudian saya akan terbang ke Ibu Kota Rakhine State dan di situ saya akan meresmikan dua sekolah baru yang dibangun oleh masyarakat Indonesia," papar dia.

Retno menyebutkan, Indonesia sudah memiliki enam sekolah.

Sekolah Indonesia ini tidak hanya untuk komunitas Muslim, tetapi juga untuk komunitas Hindu.

"Kami berusaha sekali lagi membantu membangun toleransi dan harmoni dari akar rumput bahwa perbedaan itu tidak ada masalah," ujarnya.

Retno mengatakan, pada hari ini sudah mengikuti "Senior Official Meeting"(SOM).

"Dari pertemuan dengan beberapa menteri luar negeri dan ketua delegasi serta saya juga bertemu dengan Sekjen OKI Dr Yousef Bin Ahmad Al-Othaimeen kurang lebihnya mereka setuju dengan pendekatan konstruktif dalam menyelesaikan isu Rohingnya dan mereka berharap banyak terhadap peran Indonesia yang sudah demikian besar dalam menyelesaikan isu Rakhine State," kata Rohingya.

Ia mengungkapkan, hasil pertemuan OKI akan disampaikan kepada Myanmar.

Indonesia akan berupaya memainkan peranan sebagai jembatan terhadap siapa saja yang memerlukan karena sudah melakukan banyak hal di Myanmar.

"Kami siap membantu masyarakat Muslim dan membantu Myanmar menyelesaikan masalah itu. Karena itu, selain bantuan kemanusiaan kami juga sudah sampaikan ke Myanmar untuk kerja sama dalam pelatihan polisi, berbagi pengalaman militer kita ke militer Myanmar, dialog antar-iman (interfaith), saya sudah bicara dengan meneteri Uni Emirat Arab untuk membahas masalah ini," papar Retno.

Terkait pengungsi Rohingnya yang menyeberang ke Bangladesh, Retno mengatakan, hal tersebut sudah dibahas saat utusan Myanmar berkunjung ke Bangladesh.

"Jadi pengiriman utusan khusus itu juga tindak lanjut hasil pertemuan saya dengan Aung San Su Kyi, dan setelah itu saya terbang ke Bangladesh. Apakah memungkinkan Myanmar mengirimkan 'special envoy' untuk bicara dengan Bangladesh. Di Bangladesh juga saya sampaikan. Akhirnya terjadi pengiriman 'State Councelor' ke Dhaka membahas masalah penyeberangan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com