Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komisi III Apresiasi KPK 17 Kali OTT pada 2016

Kompas.com - 18/01/2017, 12:44 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi sepanjang 2016.

Pada 2016, KPK memecahkan rekor dalam melakukan operasi tangkap tangan (OTT), yakni 17 kasus.

"Ini rekor terbesar sejak KPK berdiri. OTT boleh-boleh saja, tapi cari dampak dan kasus korupsi yang besar, tidak lagi main yang kecil, tapi patutlah diberikan apresiasi kepada KPK," kata Bambang saat memulai Rapat Kerja (Raker) bersama KPK di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1/2017).

(baca: Lakukan 17 Kali OTT, KPK Cetak Sejarah Baru pada Tahun 2016)

Beberapa kasus besar yang dianggap masih menjadi utang KPK, yakni kasus Bank Century, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), pembelian lahan RS Sumber Waras, korupsi di PT Pelindo dan Hambalang.

Politisi Partai Golkar itu berharap KPK bisa menyelesaikan tunggakan beberapa kasus besar tersebut pada tahun 2017.

"Semoga di tahun ini bisa lebih baik lagi dan bisa menyelesaikan kasus-kasus besar tadi di tahun 2017 ini," ujar politisi Partai Golkar itu.

(baca: KPK Akan Tindaklanjuti 180 Nama yang Diduga Terlibat Korupsi)

KPK mencetak sejarah baru di tahun 2016. Sepanjang 2016, KPK telah melakukan OTT sebanyak 17 kali.

Sebelumnya, OTT terbanyak terjadi pada tahun 2013, dengan melakukan 10 operasi tangkap tangan.

(baca: Penindakan KPK Tahun 2016 Hasilkan Pemasukan Negara Rp 497,6 Miliar)

Dari operasi tangkap tangan tersebut, KPK menetapkan sebanyak 56 tersangka. Para tersangka itu terdiri dari berbagai profil pekerjaan, yakni penegak hukum, anggota legislatif, kepala daerah, dan pihak swasta.

Meski demikian, menurut Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, sejarah baru tersebut bukan menunjukkan kehebatan KPK. Namun, hal tersebut menunjukkan partisipasi masyarakat yang lebih tinggi terhadap pemberantasan korupsi.

"Keberanian masyarakat untuk melaporkan pidana korupsi semakin meningkat. Serta sudah pasti respons pihak KPK yang segera dan cepat merespons," kata Basaria.

Kompas TV Tahun 2016, KPK Lakukan 17 Kali Operasi Tangkap Tangan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggota Komisi I DPR Yakin RUU TNI Tak Bangkitkan Dwifungsi ABRI

Anggota Komisi I DPR Yakin RUU TNI Tak Bangkitkan Dwifungsi ABRI

Nasional
Bertemu Menhan AS, Prabowo: Saya Apresiasi Dukungan AS Dalam Modernisasi Alutsista TNI

Bertemu Menhan AS, Prabowo: Saya Apresiasi Dukungan AS Dalam Modernisasi Alutsista TNI

Nasional
Bertemu Zelensky, Prabowo Bahas Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza

Bertemu Zelensky, Prabowo Bahas Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza

Nasional
Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

Nasional
Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Nasional
Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Nasional
PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

Nasional
Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Nasional
Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Nasional
MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Nasional
Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Nasional
Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Nasional
Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Nasional
Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com