Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Marsekal Hadi Tjahjanto Resmi Jabat KSAU

Kompas.com - 18/01/2017, 11:23 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Marsekal TNI Hadi Tjahjanto resmi menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) menggantikan Marsekal TNI Agus Supriyatna.

Prosesi pelantikan dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (18/1/2017) siang.

Prosesi itu diawali pembacaan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang pemberhentian KSAU yang lama dan pengangkatan KSAU yang baru oleh Sekretaris Militer Marsekal Muda Trisno Hadi.

"Menetapkan, memberhentikan Marsekal Agus Supriyatna dari jabatannya sebagai KSAU disertai ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dari negara," ujar Trisno.

Trisno melanjutkan, pembacaan Keppres itu dengan mengatakan, "mengangkat Marsekal Madya Hadi Tjahjanto sebagai KSAU".

Prosesi pelantikan tersebut dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan yang juga dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi disertai penandatanganan berita acara pelantikan.

Sesmil Trisno kemudian membacakan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang kenaikan pangkat satu tingkat terhadap Hadi. Melalui Keppres itu, pangkat Hadi naik dari Marsekal Madya menjadi Marsekal TNI.

Acara pelantikan itu dihadiri antara lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla, sejumlah menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Hadi adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Udara lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1986 dan Sekolah Penerbang TNI AU 1987.

Ia memulai kariernya sebagai perwira menengah di Disminpersau. Pada tahun 2010-2011, Hadi sempat menjabat Komandan Lanud Adi Sumarmo.

Pangkat bintang satunya dia peroleh ketika menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan TNI AU, yakni pada tahun 2013 - 2015.

Kariernya mulai menanjak saat Hadi ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Sekretaris Militer kemudian dipindahkan sebagai Irjen Kementerian Pertahanan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com