Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Langkah Indonesia Hentikan Sementara Kerja Sama Militer dengan Australia Dinilai Tepat

Kompas.com - 05/01/2017, 20:13 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat militer dan intelijen Universitas Indonesia, Mardigu WP menilai, langkah Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menghentikan sementara kerja sama militer dengan Australia, sudah tepat.

Ketegasan itu harus dilakukan sebagai bentuk protes terhadap negara tersebut.

“Saya setuju dengan tindakan Panglima, dari dulu kek,” kata Mardigu, saat dihubungi, Kamis (5/1/2017).

Menurut dia, bukan kali ini saja Australia menyinggung Indonesia. 

“Yang harus diingat ciri-ciri negara asing mengganggu Indonesia dengan (mengangkat isu) HAM. Dalam militer, tentara kan semua tindakan atas nama nation right, sehingga melalui HAM kita diserang,” ujar dia.

Ia mengatakan, pemerintah tak perlu khawatir jika Australia berencana mengkaji pemberian sejumlah bantuan kepada Indonesia. 

Mardigu berpendapat, justru Australia yang membutuhkan bantuan Indonesia.

“Selama ini Australia memberikan bantuan supaya teroris ada di Indonesia (saja), supaya imigran tetap tertahan di Indonesia. Supaya ground field-nya ada di Indonesia,” kata dia.

Sejak 2013 lalu, hubungan Indonesia dan Australia mengalami pasang surut.

Hal itu ketika badan mata-mata Australia menyadap telepon Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah Kabinet Indonesia Bersatu saat itu.

Masih tahun yang sama, seperti diberitakan BBC, kapal perang Australia masuk ke perairan Indonesia akhir 2013.

Dua tahun kemudian, aparat Australia dilaporkan membawa awak perahu pengangkut pengungsi untuk memutar balik ke prairan Indonesia.

Hubungan kembali memanas ketika dua terpidana narkoba asal Australia dieksekusi mati pada 2015.

Dari informasi yang ditelusuri Kompas, TNI mengirimkan surat kepada ADF pada 9 Desember 2016 tentang penghentian kegiatan kerja sama militer di antara kedua belah pihak.

Hal itu dipicu dengan pengalaman pelatih dari Kopassus yang mengajar di sekolah pasukan khusus Australia tersebut.

Saat mengajar, pelatih tersebut mengetahui adanya pelajaran yang isinya menjelek-jelekkan TNI di akademi tersebut.

Saat menghadap kepala sekolah di akademi tersebut untuk mengajukan keberatan, sang pelatih Kopassus tersebut menemukan tulisan lainnya yang isinya justru menghina Pancasila. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com