Penulis "Jokowi Undercover" Jual Bukunya Lewat Facebook

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan, buku "Jokowi Undercover: Melacak Jejak Sang Pemalsu Jatidiri", tidak dijual di toko buku.

Penulisnya, Bambang Tri Mulyono, hanya menjual lewat akun Facebook pribadinya bernama Bambang Tri.

"Sepanjang yang diketahui, penawaran hanya dari FB dan selebaran. Kita belum lihat dijual di konter," ujar Boy di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/1/2017).

Boy mengatakan, Bambang mempromosikan bukunya lewat akun Facebook. Calon pembeli buku bisa memesan melalui aplikasi pesan di Facebook atau mengontak langsung Bambang.

(Baca: Ibunda Jokowi Berdoa agar Penulis "Jokowi Undercover" Diampuni Tuhan)

Namun, belum diketahui jumlah buku yang sudah terjual. "Nanti akan kita lihat progress dari masalah itu," kata Boy.

Kompas.com mencoba mengakses laman Facebook Bambang dengan nama Bambang Tri. Ia memasang sampul buku "Jokowi Undercover" sebagai foto profilnya.

Beberapa halaman dari buku tersebut diunggah di album foto dalam akun Facebooknya. Ia juga mengunggah foto sampul buku "Jokowi Undercover" dengan caption testimoni dari para pembaca.

Bareskrim Polri menangkap Bambang di Blora, Jawa Tengah. Usai ditangkap, Bambang ditahan. Dia dianggap menyebar kebencian dan diskriminasi terhadap etnis dan ras tertentu dalam buku yang ditulisnya.

Di bukunya, Bambang menyebut Joko Widodo, yang kini menjabat Presiden RI, telah memalsukan data saat mengajukan diri sebagai calon presiden 2014 lalu.

(Baca: Polres Magelang Sudah Kirim Bukti Diskusi Buku "Jokowi Undercover")

Ia juga menyebut Desa Giriroto, Boyolali, merupakan basis Partai Komunis Indonesia terkuat se-Indonesia, padahal PKI telah dibubarkan sejak 1966.

Bambang menuliskannya seolah-olah hal tersebut nyata tanpa memiliki dokumen pendukung tulisannya itu.

Padahal, kata Boy, tuduhan yang dimuat pada buku itu didasarkan atas sangkaan pribadi Bambang.

Tak hanya itu, Bambang juga dianggap menebarkan kebencian terhadap kelompok masyarakat terhadap pers.