Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI Imbau Masyarakat Lebih Hati-Hati Menyikapi Informasi di Media Sosial

Kompas.com - 31/12/2016, 19:30 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Wuryanto, meminta masyarakat bersikap kritis dan dewasa menyikapi berita-berita bohong atau hoax yang beredar di media sosial.

"Menyikapi semakin masifnya berita-berita bohong (hoax) yang dapat menyebabkan perpecahan, membahayakan persatuan dan kesatuan, kebineka tunggalikaan, dan munculnya radikalisme, maka  perlu upaya-upaya dari semua komponen masyarakat untuk menyikapi media sosial ini dengan pembelajaran, kedewasaan, penuh kehati-hatian," kata Wuryanto melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (31/12/2016).

Wuryanto menyampaikan, pihaknya memonitor berita atau informasi yang muncul di media sosial.

Dari pemantauan ini, banyak ditemukan berita-berita hoax yang berisi ujaran fitnah, adu domba, provokasi dan berita-berita lain yang merugikan, termasuk bagi TNI.

Adapun beberapa berita hoax yang tercatat dan merugikan institusi TNI serta nama baik Panglima TNI antara lain; dukungan kepada Panglima TNI untuk menjadi Presiden RI, isu makar yang dilakukan oleh purnawirawan TNI yang ditayangkan Dragon TV yang diilustrasikan seperti peristiwa pemberontakan G 30 S/PKI tahun 1965.

Selain itu, isu ceramah Panglima TNI pada acara Maulid Nabi di Petamburan, isu keberpihakan TNI kepada rakyat bertujuan makar, rumor jabatan Panglima TNI mau dicopot, kuda troya Jokowi dan Gatot Nurmantyo, juga isu Panglima TNI minta Sumbangan untuk Korban Aceh.

Wuryanto melanjutkan, pihaknya juga menemukan sejumlah akun media sosial yang mengatasnamakan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

"Di facebook saja misalnya, ada 26 akun atas nama Gotot Nurmantyo yang semuanya sangat merugikan institusi dan pribadi Jenderal TNI Gatot Nurmantyo," kata Wuryanto.

Atas kondisi ini, lanjut Wuryanto, TNI meminta pihak terkait untuk gencar memberikan pembelajaran kepada masyarakat dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar serta penggunaan media sosial.

"Kapuspen TNI berharap dilakukan kanalisasi dengan memberikan penyadaran dan pendewasaan kepada pengguna media sosial, agar dapat menumbuhkan kesadaran, sikap kritis dan cerdas seluruh warga masyarakat, sehingga dapat memilah dan memilih berita yang positif, bermanfaat sesuai dengan keinginannya," kata dia.

“Harus ada edukasi kepada masyarakat dalam menyikapi berita di media sosial,  harus cek kepada yang berwenang, dan jangan mudah untuk menyebarkan kembali berita-berita tersebut,” tambah Wuryanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com