"Kita Belum Bisa Bilang 'Justice for All'"

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar antropologi hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto mengatakan, salah satu gagasan untuk mengeliminasi budaya kekerasan adalah dengam membangun hukum yang berkeadilan bagi kelompok marjinal.

Menurut dia, pemerintah harus menyediakan akses terhadap keadilan bagi kelompok yang tidak diuntungkan, miskin, kaum perempuan, dan kelompok minoritas.

"Kita belum bisa bilang justice for all karena masih ada orang miskin yang menjadi korban hukum," ujar Sulistyowati, dalam diskusi 'Darurat Keindonesiaan dalam Intoleransi', di Kantor Wahid Institute, Matraman, Jakarta Pusat, Kamis (22/12/2016).

Ia mengatakan, kemiskinan bukan soal penghasilan yang kurang, tetapi juga soal ketiadaan akses kepada keadilan.

Saat ini  tidak ada ruang bagi orang miskin untuk didengar suaranya dalam proses pembuatan hukum dan kebijakan, termasuk kebijakan anggaran.

Dia berpendapat, desain alokasi anggaran belum berpihak pada orang miskin, misalnya dalam hal layanan kesehatan, pendidikan, transportasi publik, layanan administrasi publik dan penataan lingkungan.

Sulistyowati juga menyebut Indonesia masih memiliki ketimpangan akut. Hal itu tercermin dari strata sosial yang sangat berlapis.

"Sering hakim tidak membaca konteks. Orang miskin mencuri sandal, kemudian dihukum tapi tidak pernah melihat kenapa dia bisa miskin. Orang miskin dan kelompok rentan harus diposisikan ulang di depan hukum," kata dia.

Ia mengatakan, ada 4 hal yang harus segera diperhatikan oleh pemerintah yakni, tersedianya hukum yang adil dan pro rakyat miskin, akses pada literasi hukum, akses pada identitas hukum seperti KTP, dan akses terhadap bantuan hukum bagi rakyat miskin.

"Banyak kelompok miskin tidak punya akses atas identitas hukum. Mereka tidak punya akses kepada program-program kesejahteraan pemerintah," ujar Sulistyowati.