JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengapresiasi kinerja Polri yang kembali mampu melumpuhkan sel teroris.
Kali ini, Kepolisian berhasil mengamankan bom di sebuah rumah di kawasan Tangerang Selatan.
Namun, lanjut Bambang, pencapaian Kepolisian yang berhasil mengamankan sejumlah rencana pengeboman dalam beberapa waktu terakhir tak boleh membuat Indonesia berpuas diri. Kewaspadaan harus tetap jadi yang utama.
"Menurut saya kita tidak boleh berpuas diri. Saat ini ketahanan nasional kita akan menghadapi ujian maha berat jika rencana ISIS membangun basis di Asia Tenggara tidak segera ditangkal," kata Bambang melalui pesan singkat, Rabu (21/12/2016).
(Baca: Jokowi Apresiasi Densus 88 yang Temukan Bom Aktif di Tangerang Selatan)
Ada beberapa indikasi yang menurutnya mengarah pada hal itu. Indikasi pertama, kasus penggagalan rencana pengeboman bisa dilihat sebagai indikasi bahwa sel-sel terorisme dalam negeri masih sangat aktif dan terus mencari ruang untuk merusak ketahanan nasional.
Apalagi, kata dia, Istana Negara sudah menjadi target serangan.
Indikasi berikutnya adalah pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Presiden Filipina Rodrifo Duterte pada sebuah seminar beberapa waktu lalu.
Gatot mengingatkan bahwa bahaya terorisme berjarak semakin dekat ke Indonesia karena kelompok ISIS telah memilih dan membangun kawasan Filipina Selatan sebagai home base di Asia Tenggara.
Adapun Duterte mengatakan bahwa jika ISIS tidak mampu bertahan di Aleppo (Suriah) dan Mosul (Irak), mereka bisa melarikan diri dan berangan-angan mendirikan kekhalifahan yang akan meliputi Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
(Baca: Duterte: ISIS Targetkan Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Brunei)
Indikasi ketiga, adalah kembalinya puluhan simpatisan ISIS warga negara Indonesia ke tanah air.
Yang terbaru, indikasi rencana makar. Dimana Kepolisian telah menetapkan sejumlah tersangka.
(Baca: Polisi Temukan Bom Ukuran Besar di Rumah Kontrakan di Tangerang)
Penyelidikan polisi, kata dia, bahkan sudah cukup jauh karena bisa mengidentifikasi penyandang dana makar, termasuk yang mengirim dan menerima dana itu. Serta indikasi-indikasi lainnya.
"Karena itu, menjadi masuk akal dan patut dipahami jika Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini harus melakukan konsolidasi politik sambil menggemakan urgensi menjaga keutuhan NKRI," tutur Bambang.
"Pemerintah dan Panglima TNI serta Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah membaca adanya gerakan untuk mengimpor radikalisme ke Indonesia, jika ISIS gagal di Timur Tengah," sambung Politisi Partai Golkar itu.
(Baca: Ketua DPR Apresiasi Kerja Polri Ungkap Jaringan Terorisme)
Oleh karena itu, selain diperlukan perlakuan hukum ekstra tegas terhadap terduga dan tersangka teroris, pemerintah juga perlu nemperkuat kinerja Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri.
"Peran dan efektivitas kerja intelijen serta Densus 88 Anti Teror menjadi faktor yang sangat menentukan dalam upaya melumpuhkan jaringan ISIS dalam negeri," kata dia.