Kompas.com - 21/12/2016, 18:47 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Hanura sepakat mendukung Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019.

Keputusan ini diambil dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Hanura di Kantor DPP Hanura, Jakarta, Rabu (21/12/2016).

Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, awalnya mengungkapkan bahwa saat ini Hanura sudah satu hati dengan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Ia menegaskan, Hanura bukan partai pendukung baru, melainkan sudah memberikan dukungannya ke Jokowi-JK sejak Pilpres 2014 lalu.

(Baca: Jadi Ketua Dewan Pembina, Wiranto Tetap Dapat "Kendalikan" Hanura)

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan ini pun meyakini Hanura akan mengawal pemerintah terus berjalan dengan baik hingga akhir periode.

Ia pun lalu bertanya kepada ribuan kader yang hadir apakah setuju jika Hanura kembali mendukung Jokowi sebagai capres pada 2019 mendatang.

"Saya prediksi Pilpres 2019 tidak akan seketat sebelumnya karena incumbent yang berhasil biasanya dipilih lagi," kata Wiranto.

"Di sini saya minta pertimbangan, daripada cari calon lain, apakah tidak sebaiknya kita lanjutkan dukungan itu pada 2019? Kalau Saudara setuju saya akan putuskan dan akan saya sampaikan dalam pidato saya," ujarnya.

(Baca: Jokowi Dijadwalkan Hadiri Munaslub Hanura)

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bharada E Disebut Menangis dan Menyesal Tembak Brigadir J

Bharada E Disebut Menangis dan Menyesal Tembak Brigadir J

Nasional
Komnas HAM Ungkap Pengakuan Brigadir RR Sembunyi di Balik Kulkas Saat Baku Tembak di Rumah Irjen Sambo

Komnas HAM Ungkap Pengakuan Brigadir RR Sembunyi di Balik Kulkas Saat Baku Tembak di Rumah Irjen Sambo

Nasional
Kementerian ATR/BPN Berupaya Selesaikan Konflik Agraria di LPRA

Kementerian ATR/BPN Berupaya Selesaikan Konflik Agraria di LPRA

Nasional
Pengacara Bharada E: Pistol Brigadir J Dipakai Pelaku Lain Tembak Jari Korban

Pengacara Bharada E: Pistol Brigadir J Dipakai Pelaku Lain Tembak Jari Korban

Nasional
Pengacara Bharada E Sebut Pistol Brigadir J Dipakai Tembak Dinding TKP

Pengacara Bharada E Sebut Pistol Brigadir J Dipakai Tembak Dinding TKP

Nasional
'Puzzle' yang Tersisa dari Kematian Brigadir J, Siapa Sang Dalang Pembunuhan Berencana?

"Puzzle" yang Tersisa dari Kematian Brigadir J, Siapa Sang Dalang Pembunuhan Berencana?

Nasional
Baru Diresmikan, Jokowi Izinkan jika Nama Pelabuhan Pontianak Diganti

Baru Diresmikan, Jokowi Izinkan jika Nama Pelabuhan Pontianak Diganti

Nasional
Jokowi soal Bakal Ada Tersangka Baru Kasus Brigadir J: Jangan Ragu-ragu, Ungkap Kebenaran

Jokowi soal Bakal Ada Tersangka Baru Kasus Brigadir J: Jangan Ragu-ragu, Ungkap Kebenaran

Nasional
4 Petugas LPSK Tiba di Rumah Istri Ferdy Sambo untuk Proses Asesmen

4 Petugas LPSK Tiba di Rumah Istri Ferdy Sambo untuk Proses Asesmen

Nasional
KPU Berharap Mendagri Perintahkan Kepala Daerah Beri Hibah untuk Kantor KPU

KPU Berharap Mendagri Perintahkan Kepala Daerah Beri Hibah untuk Kantor KPU

Nasional
Resmikan Terminal Kijing, Jokowi: Pelabuhan Terbesar di Kalimantan

Resmikan Terminal Kijing, Jokowi: Pelabuhan Terbesar di Kalimantan

Nasional
Mahfud Sebut Tersangka Baru Kasus Pembunuhan Brigadir J Akan Diumumkan Hari Ini

Mahfud Sebut Tersangka Baru Kasus Pembunuhan Brigadir J Akan Diumumkan Hari Ini

Nasional
Mencintai Indonesia ala Gerakan Tukar Bendera Rusak dan Lusuh

Mencintai Indonesia ala Gerakan Tukar Bendera Rusak dan Lusuh

Nasional
Jaksa Agung Mutasi 7 Kajati, Dirdik Jampidsus Ditunjuk Jadi Kajati Riau

Jaksa Agung Mutasi 7 Kajati, Dirdik Jampidsus Ditunjuk Jadi Kajati Riau

Nasional
Mengapa 'Presidential Threshold' Dipertahankan padahal Dinilai Tak Relevan dengan Pemilu Serentak?

Mengapa "Presidential Threshold" Dipertahankan padahal Dinilai Tak Relevan dengan Pemilu Serentak?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.