Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: Praja IPDN Terbukti Pakai Narkoba, Saya Pecat

Kompas.com - 16/12/2016, 16:03 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JATINANGOR, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa penidakan tegas untuk para pelaku terlibat narkoba harus dilakukan.

Termasuk bagi praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

"Saya kira kalau ada praja IPDN terbukti pengguna narkoba, saya pecat," ujar Tjahjo di kampus IPDN, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Jumat (16/12/2016).

(baca: Di hadapan Praja IPDN, Buwas Ingatkan Narkoba Kini Jadi Senjata Perang Modern)

Tjahjo juga meminta kepada BNN untuk melakukan sidak narkotika di IPDN.

"Saya minta BNN secara periodik mengambil sampel urine praja, ini penting meski waktu tes waktu masuk IPDN sudah dilakukan," kata dia.

(baca: Buwas: Ada 72 Jaringan Narkotika Internasional Beroperasi di Indonesia)

Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso mengatakan bahwa penanganan narkotika tidak bisa dengan cara yang biasa-biasa saja.

Sebab, penyalahgunaan narkotika sudah sangat luas di hampir seluruh wilayah, bahkan Instansi atau lembaga pemerintah.

"TNI yang punya kekuatan doktrin dan disiplin luar biasa, Polri, BNN yang saya pimpin, kejaksaan, kehakiman atau pemerintahan semua ada oknum terkontaminasi bahkan terlibat jaringan," kata Buwas.

Pihaknya juga sudah mendeteksi adanya 72 jaringan narkotika internasional yang beroperasi di Indonesia. Ke-72 jaringan itu bergerak sendiri-sendiri atau tidak saling terkait.

Kompas TV Jelang Akhir Tahun, Transaksi Narkoba Bertambah?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Nasional
Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com