Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sesalkan Peristiwa di NTT, Istana Minta Penganiaya 7 Siswa SD Ditindak Tegas

Kompas.com - 13/12/2016, 19:05 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung angkat bicara mengenai penganiayaan terhadap tujuh siswa SD di SDN 1 Sabu Barat, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pramono mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian.

"Tadi kami langsung melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk segera ditangani karena yang seperti ini harus tertangani dengan baik dan diambil tindakan tegas bagi siapapun yang melakukan dengan motif apapun," ujar Pramono Anung, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/12/2016).

Pemerintah sangat menyesalkan peristiwa penganiayaan tersebut. Apalagi yang menjadi korbannya adalah anak-anak.

"Anak-anak yang tidak berdosa ada tindak kekerasan yang menyakiti mereka dan ini dilakukan secara membabi buta kepada anak-anak yang sedang sekolah," ujar Pramono.

(Baca: Pelaku Penikaman 7 Murid SD di NTT Tewas Dihakimi Massa)

Kejadian itu bermula ketika jam pelajaran sedang berlangsung sekitar pukul 08.47 Wita.

Saat itu, pelaku yang hingga saat ini belum diketahui identitasnya datang memasuki ruangan kelas V SDN 1 Sabu Barat sambil memegang sebilah pisau.

Pelaku saat itu langsung menuju ke bangku belakang dan mendekati seorang siswi dan menggorokkan pisau ke leher seorang siswi.

Setelah itu, pelaku langsung mencari korban lainnya dan melukai leher dan menusuk tangan serta kaki para korban.

Total korban sebanyak tujuh orang siswa.

Melihat hal itu, siswa lainnya langsung berhamburan lari keluar lingkungan sekolah dan para guru sekolah pun berteriak histeris.  

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com