Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komitmen Pemberantasan Korupsi Pemerintah Dinilai Belum sesuai Harapan

Kompas.com - 09/12/2016, 19:08 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti senior Para Syndicate, Jusuf Suroso menilai agenda pemberantasan korupsi pemerintah saat ini belum sesuai harapan masyarakat.

Pemerintah dianggap masih belum mampu menunjukkan komitmennya dalam agenda pemberantasan korupsi. Ini terlihat dari meningkatnya jumlah koruptor selama 2016.

Berdasarkan data yang dimiliki KPK per 1 Desember 2016, terdapat 122 anggota DPR dan DPRD, 25 menteri dan kepala lembaga, empat duta besar, tujuh komisioner, 17 gubernur, 51 bupati dan walikota, 130 pejabat eselon I hingga III, dan 14 hakim yang terbukti terlibat korupsi.

Jusuf menuturkan, masih relatif banyaknya korupsi tersebut disebabkan belum adanya program nyata sebagai implementasi komitmen pemerintah.

(Baca: "Pemberantasan Korupsi di Indonesia Ibarat Bayi Belajar Merangkak")

"Sudah dua tahun, pemberantasan korupsi belum seperti yang kita harapkan. Nawa Cita masih bersifat retorik. Belum dijabarkan dalam bentuk program aksi yang dapat dijalankan," ujar Jusuf dalam diskusi di Sekretariat Para Syndicate, Jakarta, Jumat (9/12/2016).

Jusuf menuturkan, pemerintah tidak bisa hanya berkomitmen tanpa memiliki program yang jelas dalam agenda pemberantasan korupsi.

Pemerintah, lanjut dia, perlu memiliki terobosan yang mampu mendorong jalannya agenda tersebut.

"Tidak bisa hanya berkomitmen saja tanpa ada rencana kerja yang jelas, mau diapakan, dan seperti apa pemberantasan korupsi. Presiden harus mengambil inisiatif terobosan baru," tutur Jusuf.

Jusuf menuturkan, rencana tersebut penting sebagai medium percepatan agenda pemberantasan korupsi.

Sebab, korupsi saat ini sudah memasuki semua lini dan sulit diatasi.

"Terobosan baru ini menjadi sangat penting untuk percepatan pemberantasan korupsi," ucap Jusuf.

(Baca: Pemuda Muhammadiyah Serukan Radikalisme dan Antitoleran terhadap Korupsi)

Dia berharap, pemerintah dapat segera mencetuskan terobosan baru dalam rangka pemberantasan korupsi. Ini dilakukan agar harapan akan pemerintahan yang bersih dapat tercapai.

"Mudah-mudahan ini bisa berjalan. Jadi bapak presiden tidak hanya berkomitmen, tapi sejauh mana menjabarkan komitmen itu dalam program aksi," kata Jusuf.

Kompas TV Jabat Walkot Cimahi, Kekayaan Tersangka Atty Naik Rp 2 Miliar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com