Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Imbau Semua Partai Koalisi Tegas Tolak Makar

Kompas.com - 25/11/2016, 13:37 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto meminta semua partai politik (parpol) koalisi pendukung pemerintah untuk tegas melawan isu makar yang berkembang beberapa hari belakangan ini.

Menurut Hasto, itu penting dilakukan untuk menunjukkan dukungan penuh parpol koalisi kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Prinsip PDI-P ketika parpol sudah dukung Presiden melalui legislatifnya dan melalui seluruh jajaran struktural partainya," kata Hasto saat dihubungi, Jumat (25/11/2016).

(Baca: Demokrat: Kalau Mau Jadi Presiden dan Wapres Ikut Pemilu, Jangan Makar)

Apalagi dalam menghadapi isu makar yang bertujuan merongrong eksistensi pemerintah, hal inkonstitusional seperti itu, kata Hasto, harus dilawan secara tegas.

Dengan demikian, Hasto mengatakan, pemerintahan Jokowi bisa bekerja secara efektif dan memenuhi tuntutan rakyat tanpa harus terganjal isu makar.

"Parpol dalam menghadapi isu makar harus bersatu padu untuk katakan tidak pada makar sebagai bentuk tindakan inkonstitusional," lanjut Hasto.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, Polri akan menjaga ketat aksi 25 November 2016 dan 2 Desember 2016. Pasalnya, aksi itu berpotensi pada upaya penggulingan pemerintahan.

(Baca: Panglima TNI Yakin Kapolri Tidak Asal Bicara soal Dugaan Makar)

"Kalau itu bermaksud untuk menjatuhkan atau menggulingkan pemerintahan, termasuk pasal makar," ujar Tito, Senin (21/11/2016).

Bahkan, Tito mengaku mendapatkan informasi bahwa ada penyusup di balik aksi unjuk rasa itu dan akan menduduki Gedung DPR/MPR Senayan.

Kompas TV Perjalanan Ahok Diperiksa sebagai Tersangka
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com