JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Divisi Kampanye dan Informasi Indonesian Parliamentary Center Arbain mengatakan, rencana Golkar kembali menempatkan Setya Novanto sebagai Ketua DPR akan merusak citra partai.
Tak hanya itu, Arbain menilai, apa yang dilakukan Golkar juga seolah mempermainkan kelembagaan DPR.
"Bukan hanya merusak citra Golkar, tapi Golkar sedang mempermainkan DPR dengan seenaknya mengganti pimpinan DPR," kata Arbain, di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Rabu (23/11/2016).
Ia menyebutkan, salah satu syarat pergantian pimpinan DPR yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diberhentikan oleh partai.
Menurut dia, Golkar tidak memiliki alasan yang jelas untuk mengganti Ade dengan Setya Novanto.
Dalam pernyataan pengunduran diri, kata Arbain, Novanto menyebutkan ingin menjaga martabat dan kehormatan DPR serta menciptakan ketenangan masyarakat.
Novanto juga menyebutkan mundur sebagai Ketua DPR RI periode keanggotaan 2014-2019.
"Jadi ini pengunduran diri secara tetap bukan hanya pengunduran sementara selama pemeriksaan. 10 orang anggota MKD menyatakan pelanggaran sedang dan 7 pelanggaran berat," ujar Arbain.
Partai Golkar kembali mewacanakan akan mengembalikan kursi ketua DPR RI kepada Setya Novanto.
Keputusan tersebut telah diputuskan pada rapat pleno DPP Partai Golkar.
Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, keputusan ini diambil dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait kasus "Papa Minta Saham" yang menyeret nama Novanto.
Keputusan MK tersebut dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI yang tidak pernah menjatuhi hukuman untuk Novanto.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
