Mantan Bupati Bener Meriah Ruslan Abdul Gani Divonis 5 Tahun Penjara

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Bupati Bener Meriah, Ruslan Abdul Gani, divonis 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (23/11/2016).

"Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama," ujar Ketua Majelis Hakim Mas'ud saat membacakan amar putusan.

Ruslan juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu, Hakim menghukum Ruslan dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 4,3 miliar.

Apabila dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap uang tidak dibayar, maka harta Ruslan akan dilelang jaksa. Namun, jika harta benda tidak mencukupi, akan diganti pidana penjara selama 1 tahun.

Majelis Hakim menilai perbuatan Ruslan tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi. Namun, Ruslan belum pernah dihukum, mau menyesali perbuatan, dan masih memiliki tanggungan keluarga.

Ruslan didakwa lantaran diduga merugikan negara sebesar Rp 5,3 miliar atas proyek pembangunan dermaga bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam tahun anggaran 2011.

Saat itu, Ruslan meminta pejabat pembuat komitmen (PPK) membuat harga perkiraan sendiri (HPS) berdasarkan harga yang telah digelembungkan dan menerima uang dari kontraktor pelaksana pekerjaan. 

Ruslan terbukti melakukan korupsi ketika menjabat sebagai Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS).

Ruslan diangkat sebagai Kepala BPKS berdasarkan Surat Keputusan (SK) Irwandi Yusuf selaku gubernur Aceh saat itu.

Kemudian hasil korupsi tersebut dibagi bersama bos PT Nindya Karya, Heru Sulaksono senilai Rp 19,8 miliar dan perwakilan PT Nindya Karya, Sabir Said sebesar Rp 3,8 miliar.

PT Nindya Karya merupakan perusahaan penggarap proyek pembangunan dermaga tersebut.

Selain itu, uang korupsi diduga juga mengalir ke pejabat pembuat kebijakan (PPK) pembangunan dermaga bongkar Sabang tahun 2004-2010, Ramadhani Ismy senilai Rp 470 juta, dan Ananta Sofwan selaku staf ahli PT Ecoplan Rekabumi Interconsultant sebesar Rp 250 juta.

Atas perbuatannya, Ruslan terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.