Panitera PN Jakpus Edy Nasution Dituntut 8 Tahun Penjara

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution, dituntut 8 tahun penjara oleh Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Edy juga dituntut membayar denda Rp 300 juta subsider 5 bulan kurungan.

"Menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan menyatakan terdakwa Edy Nasution terbukti sah meyakinkan melakukan korupsi," ujar Jaksa Dzakiyul Fikri di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (21/11/2016).

Jaksa menilai, perbuatan Edy berlawanan dengan negara yang sedang giat memberantas korupsi.

Perbuatannya juga telah menciderai lembaga peradilan, dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Beberapa hal yang memberatkan salah satunya, Edy tidak mengakui menerima uang Rp 1,5 miliar dan Rp 100 juta terkait penundaan aanmaning (peringatan eksekusi).

Edy Nasution didakwa menerima suap secara bertahap sebesar Rp 2,3 miliar dari Lippo Group.

Suap tersebut diduga diberikan agar Edy membantu mengurus perkara hukum yang melibatkan perusahaan dibawah Lippo Group.

Pemberian uang kepada Edy dilakukan secara bertahap, yakni Rp 1,5 miliar dalam bentuk dollar Singapura, dan uang Rp 100 juta dari pegawai Lippo Group Doddy Aryanto Supeno, atas persetujuan dari Presiden Komisaris Lippp Group, Eddy Sindoro.

Kedua, pemberian uang 50.000 dollar AS kepada Edy Nasution, atas arahan Eddy Sindoro.

Kemudian, pemberian ketiga, yakni uang sebesar Rp 50 juta dari Doddy Aryanto Supeno, atas arahan Wresti Kristian Hesti, yang merupakan pegawai bagian legal pada Lippo Group.

Pemberian uang Rp 1,5 miliar tersebut dilakukan untuk menggerakkan Edy agar mengurus perubahan redaksional atau revisi surat jawaban dari PN Jakarta Pusat.

Perubahan tersebut untuk menolak permohonan eksekusi lanjutan dari ahli waris berdasarkan putusan Raad Van Justitie Nomor 232/1937 tanggal 12 Juli 1940 atas tanah yang berlokasi di Tangerang.

Uang tersebut juga diberikan agar Edy tidak mengirimkan surat tersebut kepada pihak pemohon eksekusi lanjutan.

Kemudian, uang Rp 100 juta terkait penundaan aanmaning perkara niaga PT Metropolitan Tirta Perdana (MTP) melawan PT Kwang Yang Motor (PT Kymco).

Selanjutnya, pemberian terkait pengajuan peninjauan kembali perkara niaga PT Across Asia Limited (AAL) melawan PT First Media.

Edy akhirnya setuju untuk menerima pengajuan PK yang telah lewat batas waktunya. Namun, ia meminta disediakan uang Rp 500 juta.

Edy Nasution kemudian menerima kembali pendaftaran PK atas masukan dari stafnya yang bernama Sarwo Edy.

Atas pengurusan PK tersebut, Edy menerima uang sebesar 50.000 dollar AS dari pengacara Agustriady.

Kemudian, pada 18 April 2016, pihak Lippo Group meminta agar Edy kembali membantu pengurusan sejumlah perkara Lippo Group di PN Jakarta Pusat.

Atas hal tersebut, Edy menerima pemberian sebesar Rp 50 juta yang diserahkan melalui pegawai Lippo Group, Doddy Aryanto Supeno.

Gratifikasi

Selain didakwa dalam kasus suap, Edy juga didakwa menerima gratifikasi.

Selain uang yang diakui sebagai suap, Edy tidak dapat mempertanggungjawabkan uang-uang dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang ditemukan penyidik KPK di ruang kerjanya.

Menurut Jaksa, Edy tidak dapat membuktikan bahwa uang-uang tersebut berasal dari pengurusan memori perceraian dan sengaja dikumpulkan. 

Jaksa berpendapat, uang tersebut haruslah disimpulkan sebagai bentuk suap.

Ada pun, uang yang tidak dapat dipastikan asal-usulnya tersebut terdiri dari 20 dollar AS, Rp 10.350.000, dan 9.852 dollar Singapura.

Menurut Jaksa, uang-uang dalam mata uang asing tersebut sangat tidak wajar dengan pengahasilan Edy selaku panitera, karena seharusnya ia hanya menerima gaji dalam bentuk rupiah.

Selain itu, sejak menjadi panitera pada 2003, Edy tidak pernah melaporkan harta kekayaanya kepada KPK.

"Tidak logis dia sengaja mengumpulkan uang dollar, karena tidak ada laporan dalam LHKPN," kata Jaksa Tito Jaelani.

Atas hal tersebut, Edy dinilai melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.