Menhan Jengkel Penculikan Penyanderaan WNI oleh Abu Sayyaf Berulang

Kompas.com - 21/11/2016, 19:32 WIB
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/10/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraMenteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/10/2016)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku jengkel terhadap peristiwa penyanderaan anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia oleh kelompok Abu Sayyaf yang terus berulang.

Sebab, pemerintah Indonesia sudah mengimbau perusahaan-perusahaan pemilik kapal barang untuk tidak melintasi perairan yang dijadikan aksi penculikan kelompok tersebut.

"Kan sudah bilang, jangan ke situ, jangan lewat situ. Ini masih saja ke situ," ujar Ryamizard di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/11/2016).

(BAca: Dua WNI Kembali Diculik, Menlu Langsung Hubungi Malaysia dan Filipina)

Ryamizard mengatakan, pemerintah sudah berupaya penuh untuk mengantisipasi aksi penyanderaan.

Namun, hal itu selalu dilanggar oleh perusahaan sendiri. Saat ditanya apakah mungkin pemerintah Indonesia memakai teknologi khusus untuk memantau perairan, Ryamizard menampiknya.

"Di tengah laut, gimana mau pasang deteksi seperti itu," ujar dia.

Diketahui, 2 WNI diculik kelompok bersenjata saat tengah mencari ikan bersama 18 rekannya dalam kapal bernomor VW 1738 milik sebuah perusahaan perikanan di Sabah, Malaysia, Sabtu (19/11/2016).

(Baca Nelayan Indonesia di Malaysia Diculik Lagi, Keluarga Korban Cemas Menunggu)

Meski demikian, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah mengetahui lokasi 2 ABK WNI itu. Mereka terpantau berada di Kepulauan Sulu, Filipina Selatan.

Mereka bernama Safaruddin selaku kapten kapal dan Sawal sebagai anak buah kapal.

 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Nasional
Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Nasional
Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Nasional
KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

Nasional
Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Nasional
Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Nasional
KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Nasional
Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Nasional
Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Nasional
Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Nasional
Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Nasional
KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

Nasional
Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X