Ada Info DPR Mau Diduduki, Politisi Demokrat Minta Polri Bertindak

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto meminta Polri segera menindak pihak-pihak yang berpotensi mengganggu keamanan negara.

Hal tersebut menyusul informasi dari Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian yang mengaku mendapatkan informasi bahwa dalam aksi pada 25 November 2016, massa berencana menduduki gedung parlemen Senayan, Jakarta.

Didik menuturkan, tindakan tegas sebaiknya segera diambil, tidak hanya sekadar wacana.

"Kalau berwacana dan dalam wacananya tidak dapat membuktikan apa yang disangkakan, ini akan memberikan efek yang sangat buruk terhadap kepercayaan publik terhadap Polri," ujar Didik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/11/2016).

Polri, lanjut dia, sebagai aparat keamanan bertugas menjamin rasa aman bagi masyarakat.

Begitu pula dalam memberikan informasi yang merugikan bangsa, dalam hal ini terkait makar, Polri diminta segera mengambil tindakan agar masyarakat tetap merasa aman.

"Lakukanlah tindakan. Wacana akan menimbulkan kegaduhan, kekhawatiran kepada publik. Jangan seperti pengamat," kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat itu.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengaku mendapatkan informasi bahwa dalam aksi pada 25 November 2016, massa berencana menduduki gedung parlemen Senayan, Jakarta.

Bahkan, Tito mengetahui adanya sejumlah pertemuan yang membahas soal rencana tersebut.

"Info yang kami terima, 25 November ada aksi unjuk rasa. Namun, ada upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuk ke dalam DPR, berusaha 'menguasai' DPR," kata Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin.

(Baca: Kapolri Sebut Ada Rapat untuk "Kuasai" DPR pada Aksi 25 November)