PBNU Minta Masyarakat Tak Gulirkan Wacana Pemakzulan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj meminta masyarakat tak menggulirkan wacana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo.

Apalagi, jika pemakzulan tersebut memanfaatkan kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Said mengatakan, Presiden tak bisa diturunkan tiba-tiba tanpa ada alasan yang jelas.

Pasalnya, sistem pemerintahan presidensial telah menjamin bahwa Kepala Negara tidak bisa diberhentikan ketika memerintah, kecuali jika melanggar konstitusi.

"Dalam sistem presidensial tidak mengenal diturunkan di tengah jalan, kecuali kalau ada pelanggaran paling prinsip melanggar Pancasila dan UUD 1945," kata Said usai konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (17/11/2016).

Menurut Said, Presiden baru bisa diberhentikan jika telah lima tahun menjabat sesuai aturan yang ada.

Dia berharap tak ada lagi kasus pemberhentian presiden tanpa alasan yang jelas, seperti yang menimpa Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada 2001.

"Selama tidak ada pelanggaran sangat fatal tidak boleh diturunkan di tengah jalan lima tahun baru bisa. Jangan sampai peristiwa Gus Dur itu terulang kembali," ujar Said.

Said mengatakan, NU akan selalu menghormati siapa pun yang menjabat sebagai Presiden RI, termasuk Jokowi.

Menurut Said, penghormatan itu dilakukan karena NU berpegang pada konstitusi yang berlaku di Indonesia.

"NU akan selalu di belakang konstitusi. Siapa pun presidennya kalau itu memang dipilih oleh rakyat harus kita hargai dan kita hormati," ucap Said.