Ketua DPP PDI-P Yakin Elektabilitas Ahok Tetap Tinggi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Trimedya Panjaitan meyakini elektabilitas calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, tidak akan turun meski kini berstatus tersangka pada kasus penistaan agama.

"Masyarakat di Jakarta yang terpelajar tahu kok unsur-unsur yang memenuhi pasal 156 a KUHP yang dituduhkan ke Ahok harusnya seperti apa," kata Trimedya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/11/2016).

Apalagi, kata Trimedya, PDI-P tetap solid mendukung Ahok, sehingga tahapan kampanye akan berjalan seperti biasa.

(Baca: "Terima Kasih Presiden Jokowi karena Tidak Melindungi Ahok")

Ia menuturkan PDI-P menyikapi kasus ini berdasarkan koridor hukum sembari terus mengkampanyekan Ahok di Jakarta.

Trimedya berharap, seusai Polri menetapkan Ahok sebagai tersangka, semua pihak menghormati putusan tersebut sehingga situasi di akar rumput tetap kondusif ke depannya.

"Saya kira semua pihak tahu, kasus ini tak hanya bernuansa hukum tapi juga ada hal lain, makanya Polri sampai melakukan proses gelar perkara yang tidak lazim," lanjut dia.

Ahok maju di pilkada DKI dengan dukungan PDI-P, Partai Hanura, Partai Nasdem dan Partai Golkar. 

Sebelumnya Bareskrim Polri menetapkan Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.

(Baca: Nasdem, Golkar, PDI-P, dan Hanura Tegaskan Tetap Dukung Ahok-Djarot)

Itu akibat dari ucapan Ahok di hadapan warga Kepulauan Seribu yang menyitir salah satu ayat dalam kitab suci.

Penetapan tersangka dilakukan Bareskrim Polri setelah melakukan gelar perkara terbuka terbatas di Mabes Polri sejak kemarin, Selasa (15/11/2016).

Ahok ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.