Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Ada Kelompok yang Terganggu dengan Kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK"

Kompas.com - 16/11/2016, 06:53 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sujito menilai, saat ini jelas terlihat ada blok elite politik tertentu yang berusaha untuk memanfaatkan kasus dugaan penistaan agama untuk kepentingan kelompoknya.

Menurut Arie, blok elite politik tersebut berusaha untuk melemahkan kekuasaan Pemerintahan Jokowi-JK karena merasa terganggu dengan berbagai kebijakan, seperti pemberantasan korupsi dan pungutan liar.

"Ada ancaman sistematis dari kelompok yang sebelumnya diuntungkan saat pemerintahan otoriter. Mereka terganggu dengan upaya pemerintah saat ini dalam pemberantasan korupsi dan pungutan liar," ujar Arie dalam diskusi di Jakarta, Selasa (15/11/2016).

Arie menjelaskan, pasca-reformasi 1998, banyak kelompok yang memanfaatkan isu-isu sensitif di masyarakat untuk kepentingan politiknya.

Kelompok tersebut, kata Arie, berupaya menyulut konflik melalui politik identitas dan tidak segan untuk menjadikan agama sebagai komoditas politik.

Kelompok ini awalnya merasa nyaman pada masa Orde Baru, kemudian merasa terganggu dengan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintahan pasca-reformasi.

"Tentunya kelompok itu tidak ingin terganggu dengan kebijakan pemerintah saat ini," tutur Arie.

"Mereka kelompok yang anti-demokrasi, merasa nyaman, kemudian terganggu dengan langkah Jokowi dengan memanfaatkan kerentanan di masyarakat. Isu-isu identitas digunakan di level elite, imbasnya juga akan ke masyarakat," ucapnya.

Namun, Arie tidak menjelaskan lebih detail mengenai siapa atau kelompok apa yang dimaksud.

Kompas TV Jokowi Safari ke Pasukan Elite TNI dan Polri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com