Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aktivis Muhammadiyah Deklarasikan Dukungan untuk Ahok-Djarot

Kompas.com - 13/11/2016, 15:53 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa yang mengaku aktivis Muhammadiyah dan tergabung dalam Relawan Matahari Jakarta mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

Aksi dukungan tersebut digelar di Gedung Joang, Jalan Menteng Raya, Minggu (13/11/2016). Deklarasi disaksikan calon wakil gubernur, Djarot Saiful Hidayat. 

"Relawan Matahari Jakarta adalah kumpulan aktivis Muhammadiyah dari berbagai generasi dan profesi yang bertekad untuk memperjuangkan Ahok-Djarot untuk terus membenahi Jakarta pada 5 tahun mendatang," ujar Ketua Relawan Matahari Jakarta, Supriadi Djae.

Supriadi mengatakan pihaknya merasakan perubahan positif Ibu Kota ke sejak dipimpin Ahok-Djarot.

Semisal, perbaikan jalan, trotoar, waduk, ruang terbuka hijau, dan transportasi umum.

Selain itu, warga miskin juga mendapatkan akses pendidikan gratis dengan Kartu Jakarta Pintar.

Kemudian, kata Supriadi, layanan kesehatan di puskesmas semakin baik. Dan Ahok-Djarot harus meneruskan perbaikan ini.

Lebih jauh, Supriadi mengatakan saat ini pilkada menjadi alat untuk merenggangkan kebhinekaan. Oleh karena itu, kata dia, aktivis Muhammadiyah merasa bertanggung jawab untuk menyatakan sikap.

"Dengan tegas, kami juga menolak dan akan menghindari politisasi agama. Sebab itu akaan merusak kebhinekaan. Kami ingin memastikan bahwa pilkada fokus pada rekam jejak kandidat serta program kerja yang ditawarkan," ujar Supriadi.

Kompas TV Nasib Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Nasional
Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Nasional
Menkuham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Menkuham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Nasional
Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Nasional
Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Nasional
4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi 'Lahan Basah' Korupsi

4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi "Lahan Basah" Korupsi

Nasional
Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Nasional
ICW Ragu Revisi UU Mampu Cegah Korupsi Dana Desa

ICW Ragu Revisi UU Mampu Cegah Korupsi Dana Desa

Nasional
Jokowi Bertemu Elon Musk, Minta Kembangkan Investasi SpaceX, Tesla, dan Boring

Jokowi Bertemu Elon Musk, Minta Kembangkan Investasi SpaceX, Tesla, dan Boring

Nasional
3.425 Jemaah Haji 2024 Bergerak dari Madinah ke Mekkah

3.425 Jemaah Haji 2024 Bergerak dari Madinah ke Mekkah

Nasional
ICW Ungkap Jumlah Kasus Korupsi di Desa Paling Tinggi

ICW Ungkap Jumlah Kasus Korupsi di Desa Paling Tinggi

Nasional
Beratkan Calon Nonpartai di Pilkada, KPU Dilaporkan ke Bawaslu

Beratkan Calon Nonpartai di Pilkada, KPU Dilaporkan ke Bawaslu

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Try Sutrisno: Kalau Mau Merangkul, dari Hati

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Try Sutrisno: Kalau Mau Merangkul, dari Hati

Nasional
ICW Minta Jokowi Tak Ulur Waktu Umumkan Anggota Pansel Capim KPK

ICW Minta Jokowi Tak Ulur Waktu Umumkan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Putusan Sela PTUN Jakarta Perintahkan Dewas KPK Tunda Proses Etik Nurul Ghufron

Putusan Sela PTUN Jakarta Perintahkan Dewas KPK Tunda Proses Etik Nurul Ghufron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com