Kejagung Sita Aset Gayus Tambunan yang Berupa Saham Rp 820 Jutaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung mengeksekusi penyitaan aset milik mantan pegawai Ditjen Pajak, Gayus Halomoan Partahanan Tambunan.

Aset tersebut disita karena terbukti sebagai hasil tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

"Pusat pemulihan aset Kejaksaan Agung RI telah melaksanakan eksekusi aset barang rampasan negara dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama terpidana Gayus HP Tambunan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung M Rum di Jakarta, Sabtu (12/11/2016).

Aset yang disita oleh kejaksaan itu berupa saham dengan kode UNSP yang berjumlah 15.188.000 lembar dengan total perolehan bersih sebesar Rp 820.220.350.

Ia mengatakan, eksekusi aset barang rampasan negara tersebut merupakan pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 52 K/Pid.Sus/2013 tanggal 26 Maret 2013 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 22/Pid/TPK/2012/PT DKI tanggal 21 Juni 2012 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.B/TPK/2011/PN.Jkt.Pst tanggal 1 Maret 2012.

"Penyelesaian aset (repatriasi) saham tersebut dilakukan melalui mekanisme transaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan hasilnya langsung disetorkan ke kas negara melalui rekening Kejari Jakarta Pusat," kata dia.

(Baca juga: Gayus Tambunan Gugat Kementerian Keuangan dan Ditjen Pajak)

Adapun Gayus Tambunan divonis enam tahun penjara dan denda Rp 1 miliar oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Maret 2012.

Kemudian, Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan Gayus bernomor 52 K/PID.SUS/2013.

Majelis kasasi yang diketuai Zaharuddin Utama dengan anggota Syamsul Rakan Chaniago dan hakim ad hoc tindak pidana korupsi (tipikor) Abdul Latief itu justru memperberat hukuman Gayus menjadi delapan tahun penjara dalam kasus pencucian uang dan penyuapan penjaga tahanan untuk dapat kabur dari tahanan.

(Baca juga: Abu Bakar Baasyir, Nazaruddin, hingga Gayus Tambunan Dapat Remisi )

Total vonis untuk Gayus adalah 30 tahun pidana penjara untuk kasus suap, pencucian uang, gratifikasi, dan pemalsuan paspor.