Jika Ada Demo Lanjutan 25 November, Kalla Yakin Berjalan Damai

Kompas.com - 11/11/2016, 15:15 WIB
Wapres Jusuf Kalla usai menggelar pertemuan dengan perwakilan Demonstran 4 November, di Kantor Wapres, Jumat (4/11/2016). IhsanuddinWapres Jusuf Kalla usai menggelar pertemuan dengan perwakilan Demonstran 4 November, di Kantor Wapres, Jumat (4/11/2016).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa melarang umat muslim untuk melakukan aksi unjuk rasa lanjutan pada 25 November mendatang.

Pemerintah, kata dia, hanya bisa memastikan agar aksi unjuk rasa itu berjalan secara tertib dan damai.

"Saya yakin ini kalaupun berlansung insyaallah damai, dan belajar dari pengalaman sebelumnya," kata Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (11/11/2016).

(Baca: Wacana Demonstrasi Besar pada 25 November, Ini Saran Ulama ke Jokowi)

Unjuk rasa sebelumnya dilakukan pada 4 November atau tepat seminggu lalu.

Saat itu, massa berkumpul di sekitar Istana Kepresidenan menuntut proses hukum terhadap calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Unjuk rasa berjalan damai hingga pukul 18.00 WIB. Kericuhan baru terjadi satu jam setelah demonstrasi berakhir. 

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Saat itu, kepada perwakilan pendemo, Kapolri Jenderal (pol) Tito Karnavian berjanji menentukan status kasus Ahok selama dua pekan.

(Baca: Wiranto: Aktor Politik Jangan Menunggangi Demonstrasi 25 November)

Kalla menilai, aksi unjuk rasa yang dipersiapkan pada 25 November mendatang adalah antisipasi apabila kinerja Polri dalam mengusut kasus Ahok tidak sesuai harapan.

"Karena batas waktu untuk Polri menyelesaikan pemeriksaan di kepolisian, tanggal 18 November lah ya, atau dua minggu. Jadi mungkin mengantisipasi ya hasil pemeriksaan itu," ucap Kalla.

Kompas TV PDIP: Ada Partai Pendukung Pemerintah tapi Ikut Demo- Satu Meja

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.