Ketua Lakpesdam NU: Warga Nahdliyin Harus Bisa Lepas dari Ego Keagamaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PBNU Rumadi Ahmad meminta setiap warga Nahdlatul Ulama (NU) melepaskan ego keagamaan dan menjunjung identitas keindonesiaan yang beragam dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Rumadi, warga NU harus berperan aktif dalam memberi ruang bagi kelompok lain yang berbeda agama dan keyakinan agar inklusi sosial bisa terwujud.

"Warga NU harus memberi ruang bagi kelompok-kelompok lain meski berbeda agama dan keyakinan. NU harus bisa lepas dari ego keagamaan dan berangkat dari identitas keindonesiaan," ujar Rumadi dalam Pertemuan Nasional Program Peduli Lakpesdam PBNU di hotel Kartika Chandra, Jakarta, Senin (7/11/2016).

Rumadi mengatakan, inklusi sosial hanya bisa terwujud apabila masyarakat mampu menghilangkan praktik intoleransi dan diskriminasi.

Dia mengakui kedua isu tersebut cukup sensitif, namun jika ada ruang dialog antarkelompok maka inklusi sosial bagi kelompok minoritas bisa tercapai.

Oleh sebab itu, Rumadi mengatakan moderatisme umat muslim harus dijaga, khususnya oleh warga NU, sehingga perbedaan tidak menjadi penghalang.

"Kita harus menjaga Indonesia sebagai negara dengan muslim terbesar yang moderat dan toleran. Moderatisme umat muslim harus dijaga, sehingga bisa berangkulan dengan yang berbeda dan menjadikan indonesia lebih baik," ungkapnya.

Selain itu Rumadi mengatakan, saat ini pemerintah dan elemen masyarakat sipil tidak bisa menutup mata atas praktik diskriminasi terhadap kelompok minoritas.

Menurut Rumadi, banyak kelompok minoritas yang tidak diterima secara sosial dan tidak terpenuhi hak dasarnya karena kebijakan publik yang tidak adil.

Berdasarkan catatan Lakpesdam, kelompok masyarakat yang memeluk keyakinan asli Indonesia, seperti Kaharingan dan Kejawen, tidak terpenuhi hak sipilnya.

(Baca: Lakpesdam NU: Banyak Kelompok Minoritas Tak Terpenuhi Hak Dasarnya sebagai WNI)

Mereka sulit untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta nikah.

"Kita tidak bisa menutup mata ada kelompok minoritas agama dan keyakinan yang jadi korban. Kelompok itu biasanya dijauhi. Tidak ada yang mau menyapa dan merangkul sebagai bagian dari warga negara Indonesia," ujar Rumadi.