Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Proyek Tol Becakayu Mangkrak 22 Tahun, Jokowi Akan Kebut Pembangunannya

Kompas.com - 07/11/2016, 11:37 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo berkomitmen mengebut pembangunan proyek tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu).

"22 tahun (mangkrak) kemudian dimulai lagi Januari 2015. Jadi memang harus kebut-kebutan," ujar Jokowi saat blusukan di proyek tersebut, Senin (7/11/2016).

Jalan tol itu terdiri dari dua lajur. Satu lajur ke arah Bekasi di sisi kiri Kalimalang, sedangkan satu lagi ke arah Cawang di sisi kanan Kalimalang.

(Baca: Pengembang Tol Becakayu Diminta Perbaiki Jalan Rusak di Kalimalang)

"11 kilometer kiri dan kanan. Berarti total 22 kilometer. Selesai akhir tahun 2017," ujar dia.

Namun, lantaran kondisi lalu lintas di Jalan Inspeksi Kalimalang sangat padat, Jokowi memastikan ada ruas tol yang dapat digunakan terlebih dahulu, yakni ruas 8 kilometer dari Lampiri hingga Universitas Borobudur.

Untuk ruas 8 kilometer itu dapat digunakan sekitar Maret 2017 mendatang.

"Tidak ada masalah, ini tinggal masa konstruksi saja, cepat-cepatan saja, nanti Maret sudah bisa dipakai," ujar Jokowi.

Jokowi yakin pembangunan tol Becakayu itu dapat mengurangi kepadatan lalu lintas di Jalan Inspeksi Kalimalang. Jalur itu adalah jalur padat dari Bekasi ke Jakarta.

Pantauan Kompas.com, Jokowi datang sekitar pukul 08.45 WIB. Titik proyek yang disambangi Jokowi yakni Lampiri, Duren Sawit, Jakarta Timur, tepat di samping Jalan Inspeksi Kalimalang.

Didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono dan Menteri BUMN Rini Soemarno, Jokowi pertama-tama melihat papan informasi proyek.

(Baca: Jokowi Pantau Proyek Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu)

Setelah itu, ketiganya berjalan ke jalan tol arah Cawang sembari berbincang. Sekitar 10 menit kemudian, mereka berjalan kembali ke depan papan informasi.

Kompas TV Jokowi Janji Belanja Tahun 2017 Akan Digenjot

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com