Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir Ahok-Djarot: Kampanye Seharusnya Tunjukkan Kelebihan Calon, Bukan Kekurangan Rival

Kompas.com - 07/11/2016, 08:06 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Pemenangan Pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, Ansy Lema, menilai, kontestasi elektoral di DKI Jakarta sebagai kota megapolitan harus dijalankan secara bermartabat dari segala aspek.

Hal ini dinilainya bentuk perwujudan kemajuan demokrasi di Indonesia.

Dengan demikian, pemilu kepala daerah (pilkada) Ibu Kota dapat menjadi role model atau contoh bagi pilkada daerah lain di Indonesia.

Ansy juga mendorong agar kampanye pasangan calon di DKI juga benar-benar menjadi ajang kompetisi gagasan untuk menghadirkan visi, konsepsi, dan implementasi pembangunan Jakarta ke arah yang lebih baik.

"Kampanye adalah proses diskursus yang mengutamakan perdebatan programatik, kontes ide, festival gagasan, adu cerdas membangun Jakarta, bukan adu buas-beringas dengan mengeksploitasi sentimen SARA," ujar Ansy, melalui keterangan tertulis, Senin (7/11/2016).

Selain itu, kampanye yang baik, menurut dia, bukan dengan cara menyoroti kekurangan rival.

Akan tetapi, menonjolkan kelebihan pasangan calon yang dimenangkan.

"Mestinya bukan fokus mengumbar minus rival, melainkan menjelaskan prestasi dan rekam jejak calon untuk memberi tahu publik tentang prestasi-prestasi yang pernah dicapai dan diraih kandidat," kata dia.

Ansy lalu mengibaratkan kampanye pilkada seperti iklan produk.

Suatu produk akan laku di pasaran karena menonjolkan kelebihan produk tersebut, bukan karena menyerang kelemahan produk lain.

"Kelemahan produk lain hanya perlu diketahui agar lebih kreatif-inovatif menciptakan produk baru dengan keunggulan kompetitif," kata Ansy. 

"Semua pihak bisa merumuskan program kerja secara brilian, tetapi belum tentu bisa menjalankannya dengan baik. Merumuskan program satu hal, menjalankannya hal lain. Untuk itu pemilih wajib memeriksa rekam jejak masing-masing calon, bukan sekedar menilai visi di atas kertas", papar dia.

Kompas TV Pengaruh Kampanye Hitam di Media Sosial
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com