Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Roy Suryo: Presiden Bisa Naik Helikopter, Tak Perlu Alasan Jalan Tertutup

Kompas.com - 06/11/2016, 18:01 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo menilai Presiden Joko Widodo bisa menggunakan helikopter untuk kembali ke Istana dan menemui perwakilan pedemo pada Jumat (4/11/2016) lalu.

Presiden sebelumnya tidak menemui pendemo karena pada Jumat siangnya berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta untuk meninjau proyek infrastruktur.

Presiden baru kembali ke Istana pada malam harinya setelah kerusuhan berhasil diredam dan pedemo meninggalkan lokasi.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, Presiden tidak bisa langsung kembali ke Istana karena situasi di jalan yang tidak memungkinkan.

(Baca: Alasan Jokowi Tidak Menerima Pengunjuk Rasa di Istana)

"Presiden bisa diterbangkan naik Helikopter Kepresidenan Super Puma langsung menuju Helipad di dalam Lingkungan Istana dan tidak perlu memberikan alasan macet atau jalan tertutup dimana-mana," kata Roy Suryo saat dihubungi kompas.com, Minggu (6/11/2016).

"Come on, di era Bung Karno saja Presiden bisa dengan cepat diterbangkan dari dan ke Istana, kenapa sekarang di era Jokowi malah tidak dimanfaatkan Helikopter tersebut," tambah dia.

Roy meyakini, jika Jokowi menerima perwakilan pedemo, kondisi bisa diredam dan kerusuhan pun tidak perlu terjadi.

Sebab, salah satu tuntutan pedemo adalah ingin bertemu dengan Presiden. Mereka, kata Roy, ingin menyampaikan langsung aspirasinya mengenai proses hukum terhadap calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap menistakan agama.

"Dimungkinkan demo selanjutnya tidak akan berlanjut panas seperti kemarin, karena Tokoh-tokohnya sudah bertemu Presiden," ucap Roy.

Roy pun mempertanyakan sikap Presiden yang baru muncul ke publik pada dini hari dan menyatakan kerusuhan ditunggangi aktor-aktor politik.

(Baca: Jokowi: Kerusuhan Usai Demo 4 November Ditunggangi Aktor Politik)

"Sebaiknya Presiden tidak mudah memberikan tuduhan terbuka semacam itu, apalagi kalau tidak segera ditindaklanjuti dengan bukti-bukti berdasarkan fakta," ucapnya.

Akibat Presiden tak bisa menemui perwakilan pendemo, negosiasi sempat alot. Perwakilan pendemo tidak bersedia bertemu dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Akhirnya, setelah negosiasi lebih jauh, perwakilan pendemo bersedia menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Usai pertemuan dengan tiga orang perwakilan pendemo selama 30 menit, Kalla menyatakan bahwa Kapolri telah berjanji menyelesaikan kasus Ahok dalam waktu dua pekan.

Kompas TV Kapolri: Presiden Minta Gelar Perkara "Live" & Terbuka
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com