Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amien Rais: Kalau Jokowi Mau Bertemu Pedemo, Bisa Hasilkan "Win-win Solution"

Kompas.com - 04/11/2016, 18:57 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua MPR Amien Rais sangat berharap Presiden Joko Widodo mau menerima para pengunjuk rasa yang datang ke Istana Negara untuk menyampaikan aspirasi.

Pengunjuk rasa ingin mendengar langsung dari Jokowi terkait proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang diduga melakukan penistaan agama saat berpidato di hadapan warga Kepulauan Seribu, September silam.

"Ayo Bung Jokowi, terima kedatangan kami secara langsung tanpa perwakilan. Kalau Bung Jokowi mau bertemu pedemo, kita bisa hasilkan win-win solution," kata Amien dalam orasinya sebelum memasuki Istana Negara, Jumat (4/11/2016).

(Baca: Tiga Utusan Demonstran Diterima Kalla, Amien Rais Tunggu di Luar Kantor Wapres)

Amien menilai kedatangan massa dalam jumlah besar kali ini menunjukkan semangat warga untuk melakukan people power terhadap rezim yang tak menjalankan kehendak rakyat.

Ditambah pula, kata Amien, polisi dan TNI sangat mendukung sepanjang unjuk rasa berlangsung.

Hal itu, kata Amien, ditunjukkan dengan aksi damai polisi dan TNI sepanjang unjuk rasa.

Ia pun bercerita jatuhnya Presiden pertama RI Soekarno.

Menurut Amien, saat itu Soekarno jatuh karena TNI tak memihak Presiden yang dinilai melakukan hal yang tak diinginkan rakyat.

"Karena itu, Bung Jokowi mestinya medengar langsung aspirasi rakyat dengan menemui langsung para pengunjuk rasa, bukan dengan perwakilan," lanjut Amien.

Diketahui, demonstrasi hari ini merupakan upaya sebagian besar masyarakat yang merasa dirugikan Ahok saat menyitir salah satu ayat dalam kitab suci.

Meski saat ini Ahok telah diproses secara hukum, mereka menilai prosesnya berjalan lamban dan seolah ada intervensi.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menerima perwakilan pedemo mengatakan, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian berjanji untuk menuntaskan proses hukum terhadap Ahok dalam waktu dua pekan.  

(Baca: JK: Kapolri Janji Selesaikan Kasus Ahok dalam Dua Minggu)

"Kesimpulannya ialah dalam hal (kasus) Saudara Ahok, kita akan tegakkan, laksanakan dengan hukum yang tegas dan cepat. Oleh Kapolri, dijanjikan selesai dalam dua minggu pelaksanaan yang cepat itu," kata JK.

Kompas TV Respon Politik Jelang Unjuk Rasa 4 November

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Perintahkan KPU Cabut Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

RSUD di Musi Rawas Utara Kekurangan Listrik, Jokowi Langsung Telepon Dirut PLN

Nasional
Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Politik Uang: Sanderaan Demokrasi

Nasional
Tinjau RSUD Rupit, Jokowi Senang Tak Ada Keluhan Kurang Dokter Spesialis

Tinjau RSUD Rupit, Jokowi Senang Tak Ada Keluhan Kurang Dokter Spesialis

Nasional
Kemenlu: 14 WNI Ditangkap Kepolisian Hong Kong, Diduga Terlibat Pencucian Uang

Kemenlu: 14 WNI Ditangkap Kepolisian Hong Kong, Diduga Terlibat Pencucian Uang

Nasional
Jokowi Minta Polri Transparan Usut Kasus Vina Cirebon

Jokowi Minta Polri Transparan Usut Kasus Vina Cirebon

Nasional
Hakim MK Bingung Saksi Parpol yang Diusir KPPS Tak Punya Surat Presiden

Hakim MK Bingung Saksi Parpol yang Diusir KPPS Tak Punya Surat Presiden

Nasional
Nayunda Jadi Honorer Kementan Masuk Kerja 2 Hari, tapi Digaji Setahun

Nayunda Jadi Honorer Kementan Masuk Kerja 2 Hari, tapi Digaji Setahun

Nasional
Komisi III DPR Sebut Usia Pensiun Polri Direvisi agar Sama dengan ASN

Komisi III DPR Sebut Usia Pensiun Polri Direvisi agar Sama dengan ASN

Nasional
Jokowi Teken Susunan 9 Nama Pansel Capim KPK

Jokowi Teken Susunan 9 Nama Pansel Capim KPK

Nasional
Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

Minta Intelijen Petakan Kerawanan Pilkada di Papua, Menko Polhukam: Jangan Berharap Bantuan dari Wilayah Lain

Nasional
Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Antisipasi Konflik Israel Meluas, Kemenlu Siapkan Rencana Kontigensi

Nasional
Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Cak Imin Sebut Dukungan Negara Eropa untuk Palestina Jadi Pemantik Wujudkan Perdamaian

Nasional
Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Polri Ungkap Identitas Anggota Densus 88 yang Buntuti Jampidsus, Berpangkat Bripda

Nasional
Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Revisi UU Polri, Polisi Bakal Diberi Wewenang Spionase dan Sabotase

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com