Kompas.com - 03/11/2016, 08:13 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berbicara mengenai situasi politik terakhir dalam konferensi pers di kediamannya Puri Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Rabu (2/11/2016). Iwan.K/Situs Demokrat.or.idKetua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berbicara mengenai situasi politik terakhir dalam konferensi pers di kediamannya Puri Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Rabu (2/11/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memasuki pendopo kediamannya dengan menyapa para wartawan, Rabu (2/11/2016) pagi.

Sapaannya ramah, tetapi terkesan tegas. Hal itu seolah menyiratkan apa yang akan ia sampaikan dalam jumpa pers, di kediamannya, di Cikeas, Kabupaten Bogor.

Dengan pembawaan yang tenang, SBY pun berdiri di balik mimbar. Jumpa pers dimulai, tak ada basa-basi.

Topik pembicaraan langsung mengarah pada upaya klarifikasi terhadap sebuah tuduhan terkait aksi unjuk rasa 4 November.

Ia memulai dengan memaparkan situasi politik Indonesia yang menghangat menjelang aksi unjuk rasa 4 November.

(Baca: SBY: Proses Hukum Ahok Tak Boleh Dipengaruhi Pemerintah dan Pendemo)

SBY lantas mengatakan, ada partai politik yang dituduh mendalangi dan mendanai aksi tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tak jelas siapa yang dimaksud SBY sebagai pihak yang dituduh mendalangi dan mendanai aksi unjuk rasa besar-besaran tersebut. Tak jelas pula siapa yang menuduh.

Beberapa kali saat menyebut ada partai politik (parpol) yang disinyalir mendanai dan mendalangi aksi tersebut, nada bicara SBY meninggi.

Langit yang teduh dan pendingin ruangan saat itu tampaknya tak mampu mengademkan suasana di pendopo Cikeas yang terasa panas.

(Baca: SBY: Kalau Pendemo Diabaikan, sampai Lebaran Kuda Masih Ada Unjuk Rasa)

Lukisan pemandangan alam yang terpajang persis di balik mimbar tempat SBY berdiri pun tak bisa mencairkan suasana.

Begitu pula mimik wajah para elite Partai Demokrat yang mendampingi SBY pada jumpa pers itu. Semua tampak serius meski kadang diselingi senyum tipis.

Semisal, SBY keseleo lidah menyebut nama putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono dan saat hendak menyebut nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Panas dalam hal ini bisa bermakna dua hal.

Pertama tentu menggambarkan udara yang memang terasa panas. Itu terlihat dari SBY yang empat kali menyeka keringatnya dengan sapu tangan. 

(Baca: SBY: Kalau Ingin Negara Ini Tidak Terbakar Amarah, Ahok Mesti Diproses Hukum)

Saat hendak menjelaskan alasan warga berdemonstrasi, SBY menyeka keringat. Itu berlanjut pada saat ia hendak memaparkan banyaknya demonstrasi pada eranya, tetapi tak mengganggu kinerja.

Ia kembali menyeka keringat saat hendak menjelaskan proses hukum terhadap Ahok yang merupakan sebuah kewajaran.

Terakhir, SBY menyeka keringat saat menjelaskan keterlibatan dirinya dalam menghadirkan berkas rekomendasi Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib.

Itu disertai dengan nada suaranya yang meninggi, seolah menunjukkan bahwa suasana di pendopo memang "panas".

"Ini enggak salah negara kalau saya justru dijadikan tersangka pembunuhan Munir? Enggak kebalik dunia ini jika SBY dianggap terlibat dalam konspirasi politik pembunuhan Munir. Come on, ayo gunakan akal sehat," kata Presiden keenam RI itu. 

(Baca: SBY: Enggak Salah kalau Saya Jadi Tersangka Pembunuhan Munir? "Come On"!)

Iwan.K/Situs Demokrat.or.id Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berbicara mengenai situasi politik terakhir dalam konferensi pers di kediamannya Puri Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Rabu (2/11/2016).
Nada bicara SBY juga meninggi saat menyinggung pemberitaan atas dirinya yang memiliki harta kekayaan pribadi senilai Rp 9 triliun. Dengan tegas, ia mengatakan pemberitaan itu merupakan kebohongan dan fitnah.

"Perihal harta saya yang Rp 9 triliun, naudzubillah minzalik, kalau benar, harusnya saya masuk daftar 150 orang terkaya di Indonesia versi Blue Asia," kata SBY.

(Baca: SBY Bantah Punya Harta Rp 9 Triliun)

"Itu belum lama dirilis, 8 Agustus, 150 orang terkaya di Indonesia mulai dari yang paling kaya Rp 165 triliun hingga ke-150 Rp 1,5 triliun. Mestinya saya masuk, tetapi saya baca 10 kali enggak masuk," ujarnya.

Saat menyampaikan candaan itu, SBY melanjutkan dengan sebuah pernyataan sinis saat melihat ada awak media yang tidak tertawa dengan candaannya tadi. "Ada yang tertawa ada yang tidak," ucap SBY.

Nada bicara SBY juga meninggi saat menceritakan adanya pemberitaan bila dirinya menerima rumah dari negara dengan luas lahan 5.000 meter persegi.

"Yang diberikan negara ke saya jumlahnya kurang dari 1.500 meter persegi. No guilty feeling mereka menyebarkan berita saya dapat rumah dari negara seluas 5.000 meter persegi," tutur SBY dengan nada tinggi.

(Baca: SBY Mengaku Dapat Tanah dari Negara Tak Sampai 1.500 Meter Persegi)

Di akhir jumpa pers, SBY menyatakan dirinya sengaja berbicara blakblakan di hadapan publik untuk menjelaskan semua tudingan terhadap dirinya.

"Saya hari ini bicara blakblakan karena saya enggak ingin ada dusta di antara kita. Janganlah lakukan langkah-langkah yang enggak adil," kata SBY.

Kompas TV Agus Jadi Cagub DKI, SBY: Angin Kencang Terpa Saya
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Nasional
Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Nasional
Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Nasional
Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.