Polemik Sistem Pemilu, antara Terbuka atau Tertutup

Ditolak

Namun, penolakan muncul dari sebagian parpol yang tetap ingin menggunakan sistem proporsional terbuka.

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan, partainya menilai sistem proporsional terbuka lebih adil dibandingkan dengan yang tertutup karena menghadirkan kompetisi secara terbuka bagi masing-masing caleg.

Dengan sistem proporsional terbuka, para calon diharuskan berpikir kreatif agar bisa lolos ke parlemen.

Selain itu, kata Eddy, sistem proporsional terbuka menjadikan seluruh calon setara, artinya tak satu pun yang diistimewakan partai.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PKB Jazilul Fawaid menuturkan, sistem proporsional terbuka sejalan dengan harapan rakyat Indonesia.

"Dari tiga pemilu legislatif sebelumnya masyarakat kita kan sudah terbiasa dengan sistem proporsional terbuka. Tentu di 2019 harapanya juga tetap proporsional terbuka karena trennya seperti itu," kata Jazilul.

Selain itu, menurut Jazilul, perubahan sistem proporsional terbuka menjadi tertutup juga membawa dampak negatif.

Ia khawatir adanya penurunan partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 karena rakyat sudah terbiasa dengan sistem terbuka.

Hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ia menyatakan, sebaiknya pemerintah mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan lolosnya caleg didasarkan pada suara terbanyak.

"Ini buat awalan ya meski kami belum menentukan sikap resmi karena masih menunggu hasil kajian. Apa usulan pemerintah itu tidak bertentangan dengan putusan MK dan juga rawan digugat oleh orang yang merasa dirugikan dengan usulan tersebut," kata Muzani saat dihubungi Kompas.com.

Muzani menambahkan, Gerindra menginginkan konsistensi pemerintah dalam menjalankan produk hukum yang ada.

Tergantung parpol

Menanggapi polemik tersebut, Kordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz menyatakan, usulan pemerintah terkait sistem proporsional tertutup tidak menyelesaikan masalah.

Sebab, kata Masykur, permasalahan sesungguhnya ada di tubuh parpol.

Dalam sistem proporsional terbuka memang didapati berbagai kelemahan, di antaranya biaya politik yang tinggi dan kohesifitas antara caleg dan parpol.