Pemerintah Diminta Lebih Gencar Sosialisasikan Aturan Merger Perusahaan

Kompas.com - 20/10/2016, 15:13 WIB
 Ketua Komisi Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf di Kemenkop Jakarta, Selasa (23/8/2016). Pramdia Arhando Julianto Ketua Komisi Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf di Kemenkop Jakarta, Selasa (23/8/2016).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah didorong untuk meningkatkan sosialisasi aturan merger perusahaan di Indonesia.

Hal itu untuk menghindari kemungkinan terjadinya persaingan usaha yang berujung pada praktek monopoli.

Pesan tersebut disampaikan Ketua Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha, Muhammad Syarkawi Rauf saat bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Kamis (20/10/2016).

Syarkawi mengatakan, selama ini banyak perusahaan yang merger namun tidak menyampaikan notifikasi ke KPPU lantaran nilai akuisisinya kecil.

“Padahal aturan pemerintah tentang merger dan akuisisi itu tidak hanya mencakup besaran nilai yang diakuisisi itu, tetapi memperhitungkan seluruh nilai dari holding perusahaan. Baik yang pengakuisisi atau yang diakuisisi,” ujarnya.

Wapres, kata Syarkawi, juga menggarisbawahi filosofi dilakukannya merger.

Di dalam regulasi yang ada, notifikasi diatur agar perusahaan hasil akuisisi tidak melakukan tindakan anti persaingan.

“Itu yang ingin dijaga sehingga wajib melakukan notofikasi atau melakukan merger atau akuisisi,” ujarnya.

Pendapat berbeda disampaikan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia bidang CSR dan Persaingan Usaha, Suryani S Motik.

Menurut dia, tidak seluruh perusahaan yang merger perlu menyampaikan notifikasi ke KPPU. Hanya perusahaan yang berpotensi melakukan monopoli pasar lah yang perlu menyampaikan notifikasi tersebut.

“Jadi tidak semua usaha harus menotifikasi, karena ada juga aturan lain kalau misalnya notifikasi bisa punya potensi insider trading juga. Jadi memang harus hati-hati juga,” tandasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

Nasional
Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Nasional
Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Nasional
KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Nasional
Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Nasional
SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

Nasional
Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Nasional
Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Nasional
Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

Nasional
SBY Sebut Demokrat Mendapat Serangan Sistematis Setiap Sampaikan Sikap

SBY Sebut Demokrat Mendapat Serangan Sistematis Setiap Sampaikan Sikap

Nasional
Kompolnas: Dalam Sejumlah Kasus, Personel Polri Tak Familiar dengan HAM

Kompolnas: Dalam Sejumlah Kasus, Personel Polri Tak Familiar dengan HAM

Nasional
SBY Sebut Gerakan Kudeta Demokrat Masih Ada, Kini Sembunyi-sembunyi

SBY Sebut Gerakan Kudeta Demokrat Masih Ada, Kini Sembunyi-sembunyi

Nasional
Wapres: Pemerintah Berupaya Percepat Vaksinasi Covid-19

Wapres: Pemerintah Berupaya Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
SBY Sebut Demokrasi Berada dalam Krisis jika Kudeta di Demokrat Berhasil

SBY Sebut Demokrasi Berada dalam Krisis jika Kudeta di Demokrat Berhasil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X