Kompas.com - 16/10/2016, 12:47 WIB
 Presiden Joko Widodo menghadiri acara penyerahan sertifikat tanah kepada warga di Surakarta, Minggu (16/10/2016). Ihsanuddin Presiden Joko Widodo menghadiri acara penyerahan sertifikat tanah kepada warga di Surakarta, Minggu (16/10/2016).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorErvan Hardoko

SOLO, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah akan mempercepat realisasi program sertifikasi tanah.

Presiden mengatakan, program sertifikasi melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) sebenarnya sudah dimulai pada 35 tahun lalu, tetapi hasilnya belum maksimal.

"PRONA ini sudah 35 tahun tapi belum selesai. Sampai sekarang baru 44 persen," kata Jokowi saat menyerahkan secara simbolis sertifikat tanah kepada warga di Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (16/10/2016).

Sebanyak, 3.515 warga yang mendapat sertifikat dalam acara ini. Mereka berasal dari Surakarta, Wonogiri, Boyolali, Kebumen, Pati, Karang Anyar, Kudus, Pemalang, Klaten, Grobogan, Demak, Kendal, Temanggung, Banjar Negara, Purbalingga dan Purbalingga.

"Masih kurang hampir separuhnya, 56 persen lagi, di seluruh Indonesia. Kurang lebih 60-an juta sertifiat yang harus diselesaikan kementerian BPN," ucap Presiden.

Jokowi mengatakan, saat ini pemerintah sudah melakukan gebrakan untuk mempercepat proses sertifikasi tanah. Salah satunya adalah dengan mempekerjakan juru ukur tanah dari pihak ketiga.

"Kita Kekurangan juru ukur 10.000 (orang). Kalau ditambahi, diangkat dulu PNS kelamaan. Ya sudah, tidak usah PNS tapi diberi sertifikat juru ukur. Diuji. Langsung bantu BPN ukur tanah," lanjut Jokowi.

Selain itu, kata Presiden, pemerintah juga akan menambah juru pendataan sebanyak 15.000 orang. Ia meyakini dengan cara ini proses sertifikasi tanah warga akan lebih cepat.

Jokowi pun mengingatkan kepada petugas BPN agar tidak meminta pungutan liar kepada warga yang mengurus sertifikat tanah. Ia menekankan saat ini pemerintah sedang giat-giatnya memberantas pungli di semua sektor.

"Awas kalau ada yang pungli. Hati-hati. Ini sudah saya ingatkan," katanya.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil menargetkan, proses sertifikasi tanah warga di seluruh Indonesia selesai pada 2025.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Desakan Berbagai Pihak Soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Desakan Berbagai Pihak Soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Nasional
FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

Nasional
Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Nasional
Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Nasional
Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Nasional
18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Nasional
18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

Nasional
Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Nasional
Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Nasional
KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Mengenal Weighted Vest, 'Rompi Militer' yang Dipakai AHY Berolahraga

Mengenal Weighted Vest, "Rompi Militer" yang Dipakai AHY Berolahraga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.