Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jonan dan Arcandra, Bersatunya "Para Mantan"...

Kompas.com - 14/10/2016, 20:58 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pada 27 Juli 2016, Ignasius Jonan dicopot Presiden Joko Widodo dari jabatan Menteri Perhubungan.

Tak ada penjelasan resmi mengapa Jokowi mencopot Jonan dan menggantinya dengan Budi Karya.

Sebelum pencopotan, kinerja Jonan sempat menuai kritik karena kemacetan panjang di pintu keluar tol Brebes saat arus mudik Idul Fitri.

Kebijakan Jonan yang melarang ojek online beroperasi juga sempat dikoreksi oleh Jokowi.

Sementara itu, Arcandra Tahar dicopot dari jabatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada 15 Agustus 2016. Hanya 20 hari dia menduduki jabatan tersebut. 

Pencopotan Arcandra karena ia diketahui memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat.

Kini, kedua mantan menteri ini kembali bersatu di kabinet Jokowi.

(Baca: Pelantikan Jonan-Arcandra nan Senyap dan Mendadak...)

Duet

Jokowi memercayakan keduanya untuk memimpin Kementerian ESDM yang selama dua bulan dipegang oleh pelaksana tugas.

Arcandra turun jabatan menjadi Wakil Menteri ESDM, posisi yang sebelumnya tidak ada di nomenklatur pemerintahan Jokowi.

Sementara posisi Menteri ESDM dipercayakan kepada Jonan.

Pelantikan keduanya berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10/2016).

Dikritik

Status mantan yang disandang keduanya ini dipermasalahkan oleh sejumlah pihak.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil, misalnya, menilai tidak etis Jokowi kembali mengangkat orang yang pernah dicopotnya.

Menurut Nasir, Arcandra telah melakukan kesalahan fatal karena tidak terus terang soal status kewarganegaraannya.

(Baca juga: Jonan Dilantik Jadi Menteri ESDM, Arcandra Wakil Menteri ESDM)

Ia juga yakin bahwa Jonan sudah melakukan kesalahan fatal sehingga dicopot oleh Jokowi dari jabatan Menhub.

Nasir menilai, ada kesan keduanya dipaksakan untuk kembali membantu pemerintahan .

"Ini kan jadi terlihat seolah ada kepentingan politik yang bermain di balik ini semua. Kan doktor minyak di Indonesia enggak cuma Arcandra, ada apa ini kok terus dipertahankan," tutur Nasir.

"Kalau begitu selama ini dasar pengangkatan menteri itu apa? Kok orang yang pernah diberhentikan dari menteri terus diangkat lagi jadi menteri," tambah dia.

Penjelasan Istana

Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Prabowo menegaskan, status keduanya sebagai mantan menteri tidak perlu dipermasalahkan.

Johan mengatakan, sejak mencopot Jonan sebagai Menteri Perhubungan, Presiden sebenarnya masih menginginkan Jonan untuk membantu pemerintah.

Bahkan, Presiden sudah mempersiapkan jabatan lain, yakni untuk memimpin holding salah satu sektor badan usaha milik negara.

"Karena dianggap itu tadi yang seperti disampaikan Presiden, Pak Jonan ini orangnya berani, punya integritas, kemudian juga punya kapasitas dan kapabilitas," kata Johan.

Sementara Arcandra sudah mengundurkan diri dari warga negara AS. Ia juga sudah dinyatakan sebagai warga negara Indonesia oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

Jokowi, kata Johan, berharap kombinasi kemampuan manajerial Jonan dan kompetensi teknis Arcandra di bidang ESDM bisa membuahkan kinerja positif. 

Adapun saat disinggung soal statusnya yang pernah dicopot Jokowi, baik Jonan maupun Arcandra tidak mau berkomentar banyak.

"Kalau kami bekerja ya kan lihatnya juga ke depan," kata Jonan.

"Saya sepakat," sambung Arcandra yang berdiri di samping Jonan.

Kompas TV Alasan Jokowi Tunjuk Duet Jonan - Arcandra
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com