Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Isu SARA Muncul karena Tidak Bisa Bertarung di Level Substansif"

Kompas.com - 14/10/2016, 18:07 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dosen Komunikasi Universitas Indonesia, Ade Armando menyayangkan masih digunakannya isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagai strategi untuk memenangkan kontestasi pemilu.

Menurut Ade, penggunaan isu SARA sudah berlangsung secara masif pada 2014 dan tetap digunakan saat ini.

Ade menjelaskan, terdapat dua isu dalam komunikasi, yaitu isu inti dan isu pinggiran. Dalam konteks pemilu, isu inti misalnya terkait visi-misi dan program calon kepala daerah.

Sedangkan isu pinggiran, bukan merupakan isu yang penting namun bisa memengaruhi peta keterpilihan suara. Isu SARA termasuk dalam kelompok ini.

"Pemilu tahun 2014, kenapa isu agama digunakan, Karena kalau pakai isu inti susah menang," kata Ade dalam diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jumat (14/10/2016).

Ade mencontohkan, pada pemilu presiden 2014 elektabilitas Prabowo berada jauh di bawah Joko Widodo. Setelah itu isu SARA bergulir, perbedaan elektabilitas pun menjadi tidak signifikan.

Menurut Ade, hal ini juga terjadi pada Pilkada DKI Jakarta. Sebelum dua pasangan calon Pilkada Jakarta ditetapkan, lanjut Ade, elektabilitas Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tinggi.

Namun, setelah ditetapkan tiga pasangan calon kepala daerah dan isu SARA bergulir, peta dukungan bagi pasangan calon kepala daerah menjadi berubah.

"Isu agama digunakan semata karena tidak bisa bertarung di level substansif. Karena di level itu hampir sulit mengalahkan Ahok," ucap Ade.

Kompas TV Kampanye Pilkada Bebas dari Isu SARA
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com