Jonan Akui Tak Berpengalaman di Sektor ESDM, tetapi Yakin karena Ada Arcandra

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengakui tak punya pengalaman di sektor ESDM.

Selama ini, Jonan lebih dikenal sebagai profesional di bidang perhubungan.

Ia merupakan mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia dan mantan Menteri Perhubungan.

Saat ditanya wartawan mengenai keahliannya yang tidak sejalan dengan jabatan Menteri ESDM itu, Jonan tidak membantahnya.

Ia mengakui belum pernah sekalipun bekerja di sektor energi dan sumber daya mineral.

"Belum (pernah)," kata Jonan, seusai pelantikan, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10/2016).

Jonan juga belum mau berbicara banyak mengenai strategi yang akan dilakukannya untuk membenahi sektor ESDM.

(Baca: Jonan Dilantik Jadi Menteri ESDM, Arcandra Wakil Menteri ESDM)

"Saya kira kalau kami berdua sudah masuk kantor atau sudah mulai bertugas lah, nanti kita diskusi ya. Jangan sekarang ya," kata dia.

Meski belum berpengalaman, Jonan yakin bisa memimpin Kementerian ESDM dengan baik.

Apalagi, dia didampingi seorang profesional di bidang ESDM seperti Arcandra.

"Ya ini kan ada Pak Arcandra," kata Jonan.

Arcandra yang berada di samping Jonan memastikan siap bekerja sama untuk membenahi sektor ESDM di Indonesia.

"Tentunya kami akan bekerja sama dalam hal merevitalisasi sektor energi di Indonesia. Nah, dalam hal ini kita butuh figur Pak Jonan dan saya sepenuhnya akan mendukung Pak Jonan," kata dia.

Ignasius Jonan adalah mantan Menteri Perhubungan yang dicopot Jokowi saat melakukan reshuffle kabinet jilid II pada akhir Juli lalu.

Sementara, Arcandra adalah mantan Menteri ESDM yang dilantik Jokowi pada reshuffle kabinet jilid II.

Ia adalah seorang profesional di bidang ESDM yang selama ini bermukim di Amerika Serikat.

Namun, baru 20 hari menjabat, ia dicopot Jokowi karena masalah kewarganegaraan.

Arcandra diketahui memegang paspor Amerika Serikat. Belakangan, setelah melakukan analisis, pemerintah memutuskan bahwa Arcandra berstatus warga negara Indonesia.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM tanggal 1 September 2016.

Dalam nomenklatur sebelumnya, sebenarnya tidak ada posisi wakil Menteri ESDM.