Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Pilkada Bukan Hanya Milik KPUD dan Partai, tetapi Juga Milik Masyarakat

Kompas.com - 07/10/2016, 15:49 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto berharap pelaksanaan Pilkada serentak 2017 berlangsung lancar, aman, dan damai.

Ia pun meminta semua pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi itu bisa mematuhi aturan.

"Kalau aturan dipatuhi oleh kontestan, suporter, parpol (partai politik), pemilik hak suara dan aparat netral maka enggak ada masalah," ujar Wiranto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (7/10/2016).

Menurut dia, seluruh elemen masyarakat dan penyelenggara harus ikut menyuksesakan pelaksanaan Pilkada.

Sebab, yang menjadi faktor utama suksesnya penyelenggaraan pesta demokrasi ini adalah semua pihak di dalamnya, termasuk masyarakat.

(Baca: Kemenkominfo Awasi Perang "Cyber" dan "Buzzer" Selama Pilkada Serentak)

"Ini bukan hanya milik KPUD, Partai, tapi milik semua. Keberhasilan pilkada serentak ini berikan kebanggaan lewati tahapan demokrasi yang bermartabat," kata dia.

Wiranto juga optimistis, masyarakat dan semua elemen yang terlibat berupaya mewujudkan pilkada yang aman dan tertib.

Sebab, sejumlah wilayah yang disinyalir rawan kericuhan selama pilkada sudah bisa diantisipasi.

"Pilkada Aceh, DKI (Jakarta), dan Papua yang dulu kita punya angka indeks keamanan pemilu yang tinggi, kini sudah kita turunkan. Diharapkan dalam pelaksanaan 2017 nanti berlangsung baik," kata dia.

Pilkada serentak di 101 daerah saat ini masih menunggu hasil test kesehatan. Untuk masa kampanye calon, KPU memilih tanggal 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017.

Empat hari berselang, 15 Februari 2017, warga di seluruh daerah akan menentukan pilihan calon pemimpin mereka untuk lima tahun ke depan.

Kompas TV Kemendagri Klaim Pilkada 2017 Siap Dilaksanakan

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Panja Revisi UU Penyiaran Sebut Tak Ada Tendensi Membungkam Pers, RUU Belum Final

Panja Revisi UU Penyiaran Sebut Tak Ada Tendensi Membungkam Pers, RUU Belum Final

Nasional
Purnawirawan TNI AL Ketahuan Pakai Pelat Dinas Palsu di Bandara Soekarno-Hatta

Purnawirawan TNI AL Ketahuan Pakai Pelat Dinas Palsu di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
4 Terdakwa Kasus Pembangunan Gereja Kingmi Mile Jalani Sidang Tuntutan

4 Terdakwa Kasus Pembangunan Gereja Kingmi Mile Jalani Sidang Tuntutan

Nasional
KPK Ajukan Kasasi dalam Kasus Advokat Stefanus Roy Rening

KPK Ajukan Kasasi dalam Kasus Advokat Stefanus Roy Rening

Nasional
Ubah Pernyataan, Ketua KPU Kini Sebut Caleg Terpilih Harus Mundur jika Maju Pilkada

Ubah Pernyataan, Ketua KPU Kini Sebut Caleg Terpilih Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Revisi UU MK Dinilai Cenderung Jadi Alat Sandera Kepentingan, Misalnya Menambah Kementerian

Revisi UU MK Dinilai Cenderung Jadi Alat Sandera Kepentingan, Misalnya Menambah Kementerian

Nasional
Didampingi Gibran, Prabowo Bertolak ke Qatar Usai Temui Presiden MBZ di UEA

Didampingi Gibran, Prabowo Bertolak ke Qatar Usai Temui Presiden MBZ di UEA

Nasional
Grace Natalie Bertemu Jokowi, Diberi Tugas Baru di Pemerintahan

Grace Natalie Bertemu Jokowi, Diberi Tugas Baru di Pemerintahan

Nasional
Anggap Hukuman Terlalu Ringan, KPK Banding Putusan Sekretaris MA Hasbi Hasan

Anggap Hukuman Terlalu Ringan, KPK Banding Putusan Sekretaris MA Hasbi Hasan

Nasional
Masuk Prolegnas Prioritas Tak Bisa Jadi Dalih DPR Diam-diam Revisi UU MK

Masuk Prolegnas Prioritas Tak Bisa Jadi Dalih DPR Diam-diam Revisi UU MK

Nasional
Diam-diam Revisi UU MK, DPR Dianggap Kangkangi Aturan

Diam-diam Revisi UU MK, DPR Dianggap Kangkangi Aturan

Nasional
Ketua BPK Bungkam Ditanya soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 Miliar ke Kementan

Ketua BPK Bungkam Ditanya soal Dugaan Auditor Minta Rp 12 Miliar ke Kementan

Nasional
7 Anggota LPSK 2024-2029 Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi

7 Anggota LPSK 2024-2029 Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi

Nasional
Komentari RUU Penyiaran, Mahfud: Keblinger, Masak Media Tak Boleh Investigasi?

Komentari RUU Penyiaran, Mahfud: Keblinger, Masak Media Tak Boleh Investigasi?

Nasional
Modifikasi Cuaca Akan Dilakukan untuk Kurangi Intensitas Hujan di Sumbar

Modifikasi Cuaca Akan Dilakukan untuk Kurangi Intensitas Hujan di Sumbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com