Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendikbud: Banyak Anak Tak Sekolah yang Dapat Kartu Indonesia Pintar

Kompas.com - 05/10/2016, 18:36 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebut distribusi Kartu Indonesia Pintar di era Mendikbud sebelumnya, Anies Baswedan, tidak tepat sasaran.

Sebab, distribusi KIP hanya menggunakan data Badan Pusat Statistik tahun 2011, yang kemudian diperbarui dengan data tahun 2012.

"Mau diberi bantuan ternyata sudah nikah dan memang ada yang tidak niat masuk sekolah," kata Muhadjir usai rapat terbatas dengan Presiden terkait anggaran pendidikan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/10/2016).

"Misalnya tamat SD dia di arena perkebunan teh dan dia merasa nyaman jadi pekerja. Dia berpikir untuk apa dia sekolah karena udah dapat penghasilan. Banyak kasus seperti itu," tambah Muhadjir.

Akibat penyaluran yang tak tepat sasaran ini, lanjut dia, penyaluran KIP baru mencapai 60 persen.

(baca: Jokowi: Dari 1,8 Juta Ruang Kelas, Hanya 466.000 Ruangan dalam Kondisi Baik)

Muhadjir mengatakan, pemerintah sudah merombak besar-besaran sistem penyaluran KIP.

Sebelumnya, KIP didistribusikan ke keluarga tidak mampu yang mempunyai anak usia sekolah dengan menggunakan data BPS.

Kini, pihak sekolah yang akan mendata siswa tidak mampu dan layak menerima bantuan. Dengan begitu, tak ada lagi cerita anak tidak sekolah yang mendapatkan KIP.

"Ini penting, jangan sampai mereka drop out justru harus kita protek dengan KIP, yang sudah masuk ini jangan sampai keluar," kata dia.

Muhadjir yang dilantik pada 27 Juli 2016 lalu ini memastikan, pemerintah sudah mengantongi data siswa miskin dari tiap sekolah. Ia menargetkan pada akhir 2016, KIP sudah terdistribusi 100 persen.

"Anggarannya ada, cukup. Hampir Rp 10 Triliun," ucap dia.

Sebelumnya, saat membuka rapat terbatas, Jokowi meminta agar anggaran pendidikan difokuskan pada upaya membantu masyarakat miskin mendapat pendidikan yang layak.

Ia meminta Muhadjir untuk segera menuntaskan distribusi kartu Indonesia pintar.

"Pastikan bahwa kartu itu betul-betul menjangkau siswa-siswa miskin dan tepat sasaran," tambah Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com