Momentum Meningkatkan Profesionalisme dalam HUT TNI

Artinya supremasi sipil tidak bisa tidak adalah sesuatu yang harus direalisasikan dalam perjuangan Bangsa Indonesia demi penciptaan prasyarat minimum bagi tegaknya demorasi di era reformasi.

Terkait dengan demokrasi itu, maka pencabutan dwi fungsi ABRI merupakan hal yang perlu dilakukan bagi sebuah negara demokrasi. Dengan dihapuskannya dwi fungsi ABRI/TNI maka semua muara dan saluran demokrasi rakyat Indonesia akan dapat terbuka.

Secara ekstrim dikatakan bahwa tidak ada lagi dimensi kehidupan masyarakat Indonesia yang terintervensi oleh kekuatan militer sebagai institusi dan perorangan. Di sisi lain penghapusan dwi fungsi juga bertujuan positif dalam mendukung bagi terciptanya TNI yang handal dan profesional.

Membangun profesionalisme TNI merupakan sebuah kebutuhan yang tidak bisa dihindari, mengingat selama 32 tahun kekuasaan orde baru TNI telah banyak berada diluar jalur mereka selaku institusi dan aparat pertahanan negara.

Dengan pembangunan TNI yang profesional, maka TNI akan mampu berperan besar dalam menjaga pertahanan Indonesia dari setiap ancaman yang berasal dari luar, bahkan lebih dari itu kemampuan TNI untuk meninggalkan dunia politik dan berfokus pada dunianya akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi mereka dan juga masyarakat.

Profesionalisme TNI

Seperti halnya di beberapa negara maju dengan tatanan sistem demokrasi yang sudah mapan maka militer dilarang untuk berpolitik dan demokrasi dibangun dengan begitu kuatnya.

Walaupun militer tidak berpolitik, tetapi mereka tetap menjadi bagi terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitupun halnya dengan TNI yang tetap dapat memainkan peranan penting, tanpa harus turut terlibat dalam aktivitas politik praktis yang sebenarnya dapat merusak kehidupan demokrasi.

Sudah 18 tahun reformasi berjalan dan TNI telah diarahkan kepada suatu paradigma baru yaitu TNI yang profesional. Selama kurun waktu itu TNI berusaha untuk tidak mau ketinggalan dalam proses reformasi yang menyeluruh.

Hal ini merupakan sebuah komitmen dari TNI untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Setidaknya keinginan kuat dari dalam tubuh TNI untuk melakukan reformasi internal harus didukung seluruh masyarakat.

Pada dasarnya perubahan di tubuh TNI bertujuan mewujudkan TNI yang profesional dan modern, hal ini juga bermaksud agar TNI bersama komponen bangsa lainnya dapat mendorong proses pembangunan demokrasi sebagai cita-cita reformasi.

Salah satu komitmen TNI untuk mewujudkan profesionalisme adalah dengan menerima keputusan penghapusan dwi fungsi ABRI dan juga menerima ketetapan yang dikeluarkan melalui TAP MPR/VI/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri, TAP MPR/VII/2000 tentang peran kedua lembaga tersebut dengan menempatkan TNI di bawah Departemen Pertahanan, UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Hal ini menunjukkan bahwa TNI telah mempunyai keinginan untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis.

Akan tetapi, bukan berarti proses mewujudkan TNI yang profesional tidak menemui rintangan. Saat ini muncul beberapa kelompok yang ingin mencoba untuk membawa TNI kedalam kehidupan politik praktis, seperti menarik TNI kedalam politik kepentingan salah satu kelompok, dan adanya keinginan untuk memberikan hak pilih bagi anggota TNI.

Apabila hal ini terus terjadi maka upaya yang telah dilakukan untuk membangun demokrasi akan sia-sia. Karenanya masyarakat dan wakil rakyat perlu mengawasi aktivitas tersebut.

Di sisi lain dukungan penuh terhadap TNI juga perlu diberikan agar TNI menjadi semakin profesional, baik berupa pendidikan dan pelatihan, penyediaan alutsista yang memadai, dan kesejahteraan prajurit.

Semoga dengan semakin bertambahnya usia, maka TNI semakin menjadi tentara yang profesional, manunggal bersama rakyat, semakin menjadi kebanggaan rakyat Indonesia, dan juga disegani oleh banyak pihak.