Anggaran E-KTP Dikembalikan, Tjahjo Berterima Kasih ke Sri Mulyani

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati atas dikembalikannya anggaran untuk KTP elektronik atau e-KTP yang sempat ditunda.

"Kemendagri dan saya khususnya menyampaikan terima kasih kepada Menkeu. Seizin Presiden, penundaan (anggaran) e-KTP dikembalikan," kata Tjahjo usai memimpin upacara Hari Kembali Pancasila di Kompleks Kemendagri, Jakarta, Senin (3/10/2016).

Tjahjo menuturkan, dengan kembalinya anggaran sebesar Rp 400 miliar tersebut, blanko e-KTP dapat kembali dicetak. Ini untuk memenuhi sekitar 18 juta masyarakat yang belum merekam data e-KTP.

Tjahjo berharap, pada pertengahan 2017 nanti semua masyarakat sudah merekam data e-KTP.

Sejak awal bulan Oktober, kata dia, masyarakat mulai banyak yang merekam datanya dan akan diperbarui keterangan penduduk, seperti perpindahan alamat.

"Pertengahan tahun depan, karena mulai tahapan pileg dan pilpres. Namun minimal 101 daerah pilkada kami optimalkan," kata Tjahjo.

"Paling lambat November-Desember itu sudah maksimal," ucapnya.

Tjahjo mengingatkan kepada masyarakat yang belum merekam data e-KTP agar tidak menyalahkan Kemendagri. Sebab, Kemendagri telah memberikan kelonggaran dengan surat keterangan perekaman data.

"Hak pilih sudah kami jamin. Walau UU sebutkan harus e-KTP, meski belum dapat, minimal (sudah) merekam data, mereka dapat surat keterangan," ujar Tjahjo.

Sebelumnya, Tjahjo berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait rencana pemangkasan anggaran pengadaan blanko KTP Elektronik.

(Baca: Mendagri Lobi Menkeu agar Tak Potong Anggaran Pengadaan Blanko KTP Elektronik)

Tjahjo meminta Sri Mulyani untuk tidak memangkas anggaran pengadaan blanko KTP elektronik sebelum target pencapaian terpenuhi.

"Tadi sudah melobi Ibu Menkeu, tolong ditunda pengurangan anggaran (pengadaan blanko KTP Elektronik). Karena KTP eletronik kan pelayanan bagi masyarakat," ujar Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (21/9/2016).

Bahkan, jika memang harus ada anggaran di kementeriannya yang dipotong, Tjahjo meminta Menkeu tidak memangkas anggaran pengadaan blanko KTP Elektronik.