Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Islam Nusantara, Kedamaian di Tengah Kemajemukan

Kompas.com - 27/09/2016, 17:02 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah maraknya isu radikalisme dan munculnya kelompok-kelompok intoleran, konsep Islam Nusantara dinilai bisa menjadi alat untuk menjaga iklim toleransi di tengah masyarakat.

Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda (GP) Ansor Adung A. Rochman mengatakan, selama ini Nahdlatul Ulama dan Ansor berkomitmen untuk mempertahankan citra agama Islam yang toleran, damai, dan moderat.

Bagi Adung, Islam bisa memberikan rasa nyaman untuk seluruh warga negara tanpa memandang perbedaan suku dan agama, jika seluruh umat dapat mempraktikkan konsep Islam yang sudah mengakar di Indonesia, melalui konsep Islam Nusantara.

"NU dan Ansor sudah komitmen untuk mempertahankan Islam toleran, damai dan moderat yang bisa memberikan rasa nyaman buat seluruh warga negara," ujar Adung saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (27/9/2016).

Adung menuturkan, konsep Islam Nusantara sendiri sebenarnya hanyalah sebuah penamaan dari tradisi warga NU yang sudah dilakukan selama ini. Dia menyebut Islam Nusantara merupakan Islam yang dijalankan dengan nilai-nilai keindonesiaan.

"Islam Nusantara itu kan penamaan yang datang belakangan atas apa yang sudah kami lakukan selama ini. Sejarahnya jauh. Islam model Indonesia itulah yang namanya Islam Nusantara," kata Adung.

Jika dibandingkan dengan negara lain, menurut Adung, Indonesia dengan mayoritas masyarakat muslim terbesar di dunia, bisa memberikan rasa nyaman kepada seluruh kelompok agama lain untuk beribadah.

Dia tidak menampik bahwa memang saat ini isu radikalisme telah menjadi satu tantangan tersendiri bagi umat Islam. Namun ia percaya, jika agama Islam dijalankan dengan nilai-nilai keindonesian maka tantangan dalam kebebasan beragama bisa diatasi.

"Menurut saya level kebebasan beragama di Indonesia tidak terlalu mengkhawatirkan. Memang ada tantangan seperti radikalisme. Tapi saya melihat bahwa Indonesia negara yang sangat nyaman untuk seluruh umat beragama menjalankan aktivitas keagamaan. Hal ini berbeda dengan negara di Timur Tengah atau Afrika Utara," ungkapnya.

Dikenalkan oleh NU

Konsep Islam Nusantara digagas pertama kali sebagai tema besar saat muktamar NU ke-33 di Jombang, Jawa Timur pada 1-6 Agustus 2015.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj pernah mengatakan bahwa Islam Nusantara adalah Islam yang sudah paripurna karena terbentuk dari dialog antarbudaya di berbagai peradaban besar dunia, seperti Persia, Turki, India, Cina, Siam, dan peradaban lainnya.

Pendapat tersebut pernah dia utarakan di hadapan sekitar 400 peserta International Summit Of Moderate Islamic Leaders (ISOMIL).

Menurut Said, mengacu pada pemikiran KH Hasyim Asyari, pendiri NU, Islam di Indonesia berjalin hangat dengan kebudayaan lokal.

Sementara itu, seperti dikutip dari Kompas edisi 31 Juli 2015, praksis keislaman di Nusantara sejak lama justru membawa kedamaian di tengah situasi kemajemukan masyarakatnya. NU kemudian memelopori apa yang bisa ditawarkan sebagai ortodoksi baru dalam dunia Islam.

NU menyebutnya Islam Nusantara, Islam moderat dan toleran. Islam kompatibel dengan berbagai komponen ketatanegaraan modern, seperti demokrasi.

Kemajemukan masyarakat tak menjadi penghalang bagi Islam untuk cocok dengan demokrasi dan malah menjadi faktor pemersatu entitas negara bangsa bernama Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com