Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Empat Isu Strategis Dibahas dalam Pertemuan Eksekutif-Legislatif Golkar

Kompas.com - 26/09/2016, 23:05 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Politisi Golkar Mukhamad Misbakhun menuturkan, pertemuan antara eksekutif-legislatif Partai Golkar se-Indonesia di Jakarta, akan membahas empat isu utama.

Keempatnya merupakan isu strategis dalam memantapkan dukungan Golkar kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Pertemuan ini sangat strategis karena merupakan bagian dari konsolidasi dalam mendukung pemerintah," kata Misbakhun di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (26/9/2016) malam.

Keempat isu itu yakni kebijakan tax amnesty sebagai langkah penguatan sistem keuangan negara, harmonisasi perda ramah investasi, serta percepatan implementasi reformasi agraria.

Selain itu, juga akan dibahas upaya percepatan industri nasionnal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Misbakhun menegaskan, keberhasilan pemerintah dalam mengimplementasikan keempat kebijakan itu, juga akan menjadi kesuksesan Partai Golkar.

Sehingga, hal itu diharapkan dapat memberikan dampak besar terhadap perolehan dukungan masyarakat kepada Golkar di Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019.

"Di sinilah pentingnya komitmen para kader Golkar untuk mendukung penuh program pemerintahan Jokowi sebagaimana visi Nawacita," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto menegaskan, Golkar telah memutuskan mendukung kembali Jokowi apabila mencalonkan diri sebagai calon presiden di 2019.

Keputusan itu telah diambil sejak dini, sehingga ada persiapan matang dalam menghadapi kontestasi ke depan.

"Pencalonan Jokowi membawa berkah bagi Golkar, meningkatkan elektabilitas sampai 16 persen. Oleh karena itu kita bekerja keras, sosialisasi langkah pemenangan," ucap Novanto.

"Saya minta kader yang duduk di legislatif dan eksekuif menyukseskan kemenangan Jokowi di daerah masing-masing," kata dia.

Kompas TV Pemilihan Ketua DPD Golkar Papua Barat Ricuh
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com