Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Retno Sebut Indonesia Miliki Syarat Utama Sebagai Anggota Tidak Tetap DK-PBB

Kompas.com - 24/09/2016, 20:33 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia meluncurkan kampanye untuk pencalonan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2019-2020 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, pada Kamis, 22 September 2016, pukul 18.30-20.30 waktu setempat.

Peluncuran itu dilangsungkan bersamaan dengan resepsi diplomatik yang digelar dalam rangka peringatan HUT ke-71 RI di sela-sela sidang Majelis Umum PBB.

Di depan sekitar 200 tamu undangan yang mayoritas merupakan menteri dan diplomat asing, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia memiliki syarat utama untuk terpilih sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB.

“Indonesia negara yang memiliki syarat-syarat utama untuk terpilih dalam pemilihan Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020 dan Indonesia siap untuk itu," ujar Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (24/9/2016).

Dalam sambutannya, Retno menjelaskan mengenai postur Indonesia yang membuatnya layak untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB.

Dia menyebut Indonesia sebagai negara berpenduduk keempat terbesar dunia, negara demokrasi terbesar ketiga dunia, dan negara berpenduduk muslim terbesar dunia.

"Oleh sebab itu Indonesia menjadi bukti bahwa Islam, demokrasi, modernitas dan penguatan perempuan dapat terjalin dalam satu harmoni. Dengan lebih dari 17 ribu pulau yang didiami oleh lebih dari 1300 kelompok etnis," ungkapnya.

(Baca: Wapres Buka Kampanye Pencalonan Indonesia sebagai Anggota DK PBB)

Retno menuturkan bahwa Indonesia merupakan model sejati bagi toleransi dan pluralisme, nilai yang senantiasa diproyeksikan oleh Indonesia dalam berhubungan dengan negara lain.

Sementara itu dalam bidang demokrasi, Indonesia aktif memajukan demokrasi, antara lain lewat penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF).

Retno juga mengatakan Indonesia termasuk sepuluh penyumbang terbesar bagi pasukan pemeliharaan perdamaian PBB.

Jumlah perwakilan RI di luar negeri yang mencapai 132 pewakilan dapat membantu Indonesia memahami dengan baik situasi di lapangan.

"Sebagai anggota DK (Dewan Keamanan) PBB, Indonesia akan memainkan peran bertanggung jawab dan konstruktif, dan berusaha maksimal untuk memberikan sumbangsih bagi kerja-kerja mulai DK PBB,” kata Retno.

Peluncuran kampanye tersebut ditandai dengan pemukulan gong sebanyak tiga kali oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang bertindak selaku tamu kehormatan, didampingi Retno dan Wakil Tetap RI di New York Duta Besar Dian Triansyah Djani.

Pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 akan dilaksanakan pada bulan Juni 2018.

Indonesia bersaing dengan Maladewa untuk memperebutkan satu kursi yang dialokasikan bagi Kelompok Asia Pasifik.

Sebelumnya, Indonesia sudah pernah tiga kali menjabat sebagai anggota tidak tetap DK PBB, yaitu pada tahun 1973-1974, 1995-1996, dan 207-2008.

Anggota DK PBB berjumlah 15 negara, terdiri dari lima anggota tetap (AS, Inggris, Prancis, Rusia, Tiongkok) dan 10 anggota tidak tetap yang bergantian per dua tahun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Nasional
Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com