PPATK Hanya Temukan Aliran Dana Freddy kepada Bintara Berjumlah Puluhan Juta

Kompas.com - 22/09/2016, 16:37 WIB
Kepala PPATK Muhammad Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2016) KOMPAS.com/Nabilla tashandraKepala PPATK Muhammad Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2016)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf menegaskan, PPATK belum menemukan aliran dana dari rekening gembong narkoba Freddy Budiman untuk petinggi Kepolisian, TNI, dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Aliran dana yang ditemukan PPATK jumlahnya hanya puluhan juta rupiah.

Ada aliran dana yang berjumlah ratusan juta, tetapi hanya kepada satu orang.

"Tidak signifikan, tapi perlu disikapi. Bintara ke bawah," ujar Yusuf, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2016).

Selain kepada aparat penegak hukum, aliran dana Freddy juga mengalir pada pihak lembaga pemasyarakatan dan beberapa pihak lain.

Pada siang ini, PPATK mengadakan rapat kerja dengan Komisi III DPR.

(Baca: Freddy Budiman Disebut Tak Pernah Pergi ke China untuk Bisnis Narkoba)

Dalam rapat itu, salah satu yang dilaporkan PPATK adalah temuan terbaru kasus Freddy Budiman.

Namun, ia enggan membuka informasi tersebut dan rapat pun berlangsung tertutup atas alasan kerahasiaan.

"Kenapa tertutup karena ada beberapa infomasi yang rahasia. Karena menyangkut perkara yang sedang ditangani," kata dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Indonesia Telah Memiliki 38 Juta Dosis Vaksin Covid-19

Jokowi: Indonesia Telah Memiliki 38 Juta Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
VIDEO: Cerita Pasien 01 Covid-19 Sita Tyasutami soal Penyakit dan Stigma yang Dialaminya

VIDEO: Cerita Pasien 01 Covid-19 Sita Tyasutami soal Penyakit dan Stigma yang Dialaminya

Nasional
Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Kementerian PAN-RB Siapkan Penerimaan 189.000 Pegawai Pemda di Seluruh Indonesia

Nasional
ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

ICW Menentang Rencana KPK Terbitkan SP3

Nasional
Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Kasus Pengadaan Alkes Unair, Mantan Pejabat Kemenkes Didakwa Rugikan Negara Rp 14,1 Miliar

Nasional
KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

KPK: Terungkapnya Kasus Suap di Ditjen Pajak Berasal dari Laporan Masyarakat

Nasional
KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

KPK: Pencegahan Pejabat Ditjen Pajak ke Luar Negeri Terkait Dugaan Suap

Nasional
Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Jokowi: Angka Kematian Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Lebih Tinggi Dibanding Rata-rata Dunia

Nasional
Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Jokowi Minta Kasus Aktif Covid-19 Turun Tanpa Kurangi Testing Harian

Nasional
Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Januari hingga Juni, Jokowi Targetkan 40 Juta Orang Divaksinasi

Nasional
ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

ICJR: Kita Mengkhianati Akal Sehat jika UU ITE Tak Direvisi

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Jokowi Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Mutasi Virus Corona B.1.1.7

Nasional
Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Jokowi: 4,6 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia Maret Ini

Nasional
Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Satu Tahun Pandemi, Kejagung Lakukan Lebih dari 500.000 Sidang Online

Nasional
Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X