Keluarga Mengaku Diminta Polisi Tak Perpanjang Kasus Kematian Ketua Geng Motor di Cianjur

Kompas.com - 21/09/2016, 23:33 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Keluarga Asep Sunandar (25), ketua geng motor di Cianjur yang ditembak beberapa waktu lalu, mengaku kerap mendapatkan intimidasi dari oknum polisi.

Asep ditembak mati karena diduga melakukan penganiayaan berat dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Cianjur sejak 2014.

Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana mengatakan, sejak mendapatkan informasi mengenai kematian Asep di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cianjur, keluarga Asep mendapatkan intimidasi dari aparat Polres Cianjur.

"Bahkan sempat terlontar ancaman bahwa adiknya juga akan dibunuh saat prosesi pemakaman," ujar Arif, saat konferensi pers di Kantor LBH Jakarta, Rabu (21/9/2016).

Arif mengatakan, intimidasi terhadap keluarga korban tidak hanya dilakukan secara verbal.

Keluarga juga diminta menandatangani surat pernyataan dan tidak melanjutkan perkara Asep.

"Saat mau menyalatkan korban, keluarga diminta tanda tangan surat pernyataan dan langsung diberi uang Rp 5 juta. Ada satu oknum polisi yang bilang 'Bu, jangan manjang ya Bu, ini repot'," kata Arif.

(Baca: Kepolisian Selidiki Dugaan Pelanggaran oleh Anggota Polres Cianjur Terkait Kematian Ketua Geng Motor)

Menurut Arif, upaya aparat yang meminta keluarga Asep untuk tidak menuntut pertanggungjawaban merupakan bentuk intimidasi dan pelanggaran HAM.

"Padahal pada pasal 17 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa setiap orang dengan dugaan kejahatan apapun berhak atas sebuah proses hukum yang jujur dan baik," kata Arif. 

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dekati Nasdem, PKS Sebut Bentuk Tim Kecil untuk Jajaki Koalisi

Dekati Nasdem, PKS Sebut Bentuk Tim Kecil untuk Jajaki Koalisi

Nasional
UPDATE 6 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,26 Persen

UPDATE 6 Juli: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,26 Persen

Nasional
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Pemasyarakatan Dibawa ke Rapat Paripurna Besok

Nasional
Tinjau Jalan Lingkar Nias, Jokowi Pastikan Pembangunan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Tinjau Jalan Lingkar Nias, Jokowi Pastikan Pembangunan untuk Atasi Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Survei PWS: Jika Pemilu Hanya Diikuti Menteri, Elektabilitas Prabowo Capai 40,5 Persen

Survei PWS: Jika Pemilu Hanya Diikuti Menteri, Elektabilitas Prabowo Capai 40,5 Persen

Nasional
Ketua KPU Sebut Ongkos Pemilu Tak Akan Naik Drastis walau Ada 3 Provinsi Baru dan IKN

Ketua KPU Sebut Ongkos Pemilu Tak Akan Naik Drastis walau Ada 3 Provinsi Baru dan IKN

Nasional
Perbedaan Pasal Demonstrasi Tanpa Pemberitahuan di Draf Terbaru RKUHP

Perbedaan Pasal Demonstrasi Tanpa Pemberitahuan di Draf Terbaru RKUHP

Nasional
Pemerintah Klaim Berikan Penjelasan Spesifik soal Kritik Presiden dalam Draf RKUHP

Pemerintah Klaim Berikan Penjelasan Spesifik soal Kritik Presiden dalam Draf RKUHP

Nasional
UPDATE 6 Juli: Kasus Covid-19 Tambah 2.743, Positivity Rate Versi PCR 17,44 Persen

UPDATE 6 Juli: Kasus Covid-19 Tambah 2.743, Positivity Rate Versi PCR 17,44 Persen

Nasional
Pembangunan Jalan Kabupaten di Nias Utara Terhambat APBD, Jokowi Minta Bantuan Pusat

Pembangunan Jalan Kabupaten di Nias Utara Terhambat APBD, Jokowi Minta Bantuan Pusat

Nasional
Izin ACT Dicabut Kemensos, Presiden ACT: Kami Akan Patuhi

Izin ACT Dicabut Kemensos, Presiden ACT: Kami Akan Patuhi

Nasional
Mendag Klaim Harga Migor Sudah Rp 14.000, Ikatan Pedagang Pasar: Kami Tentang, Faktanya Tak Seperti Itu

Mendag Klaim Harga Migor Sudah Rp 14.000, Ikatan Pedagang Pasar: Kami Tentang, Faktanya Tak Seperti Itu

Nasional
5 Eks Pejabat Kemendag-Kemenperin Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Impor Garam Tahun 2016-2022

5 Eks Pejabat Kemendag-Kemenperin Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi Impor Garam Tahun 2016-2022

Nasional
Diprotes Mahasiswa hingga LSM, Pasal Penghinaan untuk Penguasa Masih Ada di RKUHP

Diprotes Mahasiswa hingga LSM, Pasal Penghinaan untuk Penguasa Masih Ada di RKUHP

Nasional
PPATK: Putaran Dana Donasi ACT Capai Rp 1 Triliun Per Tahun

PPATK: Putaran Dana Donasi ACT Capai Rp 1 Triliun Per Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.