Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diduga Terlibat Korupsi Irman Gusman, Seorang Oknum Jaksa Dinonaktifkan

Kompas.com - 20/09/2016, 12:16 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo membenarkan ada oknum jaksa penuntut umum yang diduga terlibat dalam perkara korupsi Irman Gusman.

Ia memastikan, jaksa yang dimaksud telah dinonaktifkan.

"Sudah dinonaktifkan, diberhentikan sementara dulu," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (20/9/2016).

Jika oknum jaksa tersebut telah dinyatakan sebagai tersangka dan perkaranya masuk ke penuntutan, menurut Prasetyo, Kejaksaan Agung akan memberhentikan secara tidak hormat.

Saat ini, ia memastikan bahwa oknum jaksa itu tengah diproses di Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Senin malam kemarin, tim penyidik internal memanggil oknum jaksa itu. Namun, oknum tersebut tak memenuhi panggilan.

"Yang bersangkutan ditunggu semalam belum datang, semoga hari ini sudah datang," ujar Prasetyo.

Ia berkomitmen akan bersinergi dengan KPK tentang hasil dari proses hukum internal itu.

Kejaksaan Agung tidak akan menghalang-halangi atau menghambat proses hukum oknum jaksa tersebut di KPK.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo belum dapat berkomentar terkait dugaan keterlibatan jaksa penuntut umum dalam perkara korupsi Irman Gusman.

(Baca: KPK Datangi PN Padang Minta Berkas Kasus yang Seret Tersangka Penyuap Irman Gusman)

Ia masih menunggu perkembangan penyidikan. "Saya masih menunggu hasil penyelidikan perihal itu," ujar Agus di Istana.

Dugaan keterlibatan Jaksa Penuntut Umum dalam rangkaian perkara korupsi Irman Gusman pertama kali diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif.

Mulanya, KPK mengusut dugaan suap Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto kepada jaksa Farizal.

Namun, di tengah-tengah penyelidikan itu, KPK menemukan keterlibatan Irman Gusman.

"Ternyata dalam penyelidikan ada informasi baru yang didapatkan KPK sehingga mengantarkan pada OTT pagi tadi," ujar Syarif di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (17/9/2016).

Kasus yang ditangani oleh jaksa Farizal berkaitan dengan distribusi gula yang diimpor tanpa Standar Nasional Indonesia. Dalam kasus ini, Sutanto merupakan terpidana yang tengah menjalani sidang.

Kompas TV Xaveriandy Berbisnis Impor Gula Sejak 10 Tahun Lalu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] TWK KPK Diduga untuk Gagalkan Penangkapan Harun Masiku | Yusril Bantah Copot Afriansyah Noor

[POPULER NASIONAL] TWK KPK Diduga untuk Gagalkan Penangkapan Harun Masiku | Yusril Bantah Copot Afriansyah Noor

Nasional
Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com