Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diduga Terlibat Korupsi Irman Gusman, Seorang Oknum Jaksa Dinonaktifkan

Kompas.com - 20/09/2016, 12:16 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo membenarkan ada oknum jaksa penuntut umum yang diduga terlibat dalam perkara korupsi Irman Gusman.

Ia memastikan, jaksa yang dimaksud telah dinonaktifkan.

"Sudah dinonaktifkan, diberhentikan sementara dulu," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (20/9/2016).

Jika oknum jaksa tersebut telah dinyatakan sebagai tersangka dan perkaranya masuk ke penuntutan, menurut Prasetyo, Kejaksaan Agung akan memberhentikan secara tidak hormat.

Saat ini, ia memastikan bahwa oknum jaksa itu tengah diproses di Jaksa Agung Muda Pengawasan.

Senin malam kemarin, tim penyidik internal memanggil oknum jaksa itu. Namun, oknum tersebut tak memenuhi panggilan.

"Yang bersangkutan ditunggu semalam belum datang, semoga hari ini sudah datang," ujar Prasetyo.

Ia berkomitmen akan bersinergi dengan KPK tentang hasil dari proses hukum internal itu.

Kejaksaan Agung tidak akan menghalang-halangi atau menghambat proses hukum oknum jaksa tersebut di KPK.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo belum dapat berkomentar terkait dugaan keterlibatan jaksa penuntut umum dalam perkara korupsi Irman Gusman.

(Baca: KPK Datangi PN Padang Minta Berkas Kasus yang Seret Tersangka Penyuap Irman Gusman)

Ia masih menunggu perkembangan penyidikan. "Saya masih menunggu hasil penyelidikan perihal itu," ujar Agus di Istana.

Dugaan keterlibatan Jaksa Penuntut Umum dalam rangkaian perkara korupsi Irman Gusman pertama kali diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif.

Mulanya, KPK mengusut dugaan suap Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto kepada jaksa Farizal.

Namun, di tengah-tengah penyelidikan itu, KPK menemukan keterlibatan Irman Gusman.

"Ternyata dalam penyelidikan ada informasi baru yang didapatkan KPK sehingga mengantarkan pada OTT pagi tadi," ujar Syarif di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (17/9/2016).

Kasus yang ditangani oleh jaksa Farizal berkaitan dengan distribusi gula yang diimpor tanpa Standar Nasional Indonesia. Dalam kasus ini, Sutanto merupakan terpidana yang tengah menjalani sidang.

Kompas TV Xaveriandy Berbisnis Impor Gula Sejak 10 Tahun Lalu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com