Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Gabungan Minta Kemenkumham Buka Video Testimoni Freddy Budiman

Kompas.com - 15/09/2016, 13:40 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota tim gabungan pencari fakta bentukan Polri Effendi Gazali meminta Kementerian Hukum dan HAM membuka rekaman video testimoni Freddy Budiman ke media dan lembaga swadaya masyarakat.

Menurut dia, hal itu perlu dilakukan agar publik mengetahui bahwa kesimpulan dari tim gabungan benar.

Tim menyebutkan, dalam video tersebut sama sekali tidak disebutkan soal aliran dana ke pejabat Polri.

"Alangkah baiknya bisa ditonton media dan civil society supaya tidak ada yang ditutup-tutupi," ujar Effendi, di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Effendi mengatakan, meski tim memegang salinan video itu, namun Kemenkumham yang berhak membukanya.

Video tersebut direkam oleh staf Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham.

Tim gabungan telah menonton video tersebut berulang-ulang dan mencermati isi pembicaraan Freddy.

Effendi menegaskan bahwa video itu hanya membahas soal perubahan sikap Freddy.

Pernyataan senada diutarakan anggota tim gabungan lainnya, Poengky Indarti. Menurut dia, Freddy tidak menyebutkan oknum Polri yang menerima uang darinya.

"Ternyata tidak ada sama sekali pernyataan Freddy soal aliran dana dengan metode apapun. Kebanyakan Freddy katakan dia sudah insaf, taubat, dan sebagainya," kata Poengky.

Poengky mengaku awalnya tim kesulitan mendapatkan video tersebut.

Pihak lembaga pemasyarakatan di Nusakambangan awalnya tak mengakui adanya video Freddy.

Setelah didesak, akhirnya mereka mengakui. Bahkan, ada juga video yang direkam oleh keluarga Freddy.

Kemudian, tim gabungan mengajukan surat ke Kemeenkumham untuk meminta salinan video.

Sementara itu, tim belum berhasil mendapatkan salinan video yang direkam keluarga Freddy. "Ternyata memang susah, tidak bisa dapatkan video itu," kata Poengky.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com